Renovasi sembilan pasar terancam gagal Sebagian dana stimulus masih tertahan

JAKARTA: Program revitalisasi pasar yang melibatkan koperasi di sembilan lokasi dan satu areal pedagang kaki lima (PKL) terancam gagal, karena anggarannya belum dicairkan oleh Depkeu.

Pasar itu merupakan bagian dari 91 pasar tradisional serta 13 PKL yang masuk agenda revitalisasi oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dengan dana stimulus fiskal Rp100 miliar.

Ahmad Zabadi, Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan kemungkinan besar tidak jadi merevitalisasi pasar di sembilan lokasi, dan satu areal PKL itu jika hingga pertengahan Agustus 2009 dananya tidak dicairkan Depkeu.

Hal itu terkait dengan adanya perubahan sasaran ke lokasi lain, seperti relokasi PKL di Demak, Jateng, yang dipindahkan ke Sumenep, Jatim. "Depkeu minta kepada kami bukti tertulis dari Panitia Anggaran DPR, bahwa [DPR] telah setuju terhadap perubahan lokasi dari sembilan pasar serta 1 areal PKL," ujarnya kemarin.

Menurut dia, permintaan itu telah disampaikan ke Panitia Anggaran DPR, dan jawabannya tidak perlu lagi surat tertulis untuk Depkeu, karena yang berubah hanya lokasi, sedangkan jumlah pasar dan PKL yang direvitalisasi tetap.

Kementerian Koperasi hanya bisa menunggu keputusan Depkeu terhadap DIPA sembilan pasar tradisional dan PKL itu. Adapun DIPA pada 82 titik revitalisasi pasar tradisional dan 12 lokasi PKL sudah disetujui Depkeu untuk dicairkan.

Program tersebut tersebar di 32 provinsi dan 87 kabupaten/kota. Pasar yang dibangun akan dikelola koperasi, sedangkan status pasar tetap milik pemda.

Revitalisasi dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja serta mengundang masyarakat untuk berbelanja karena pasar tradisional akan ditata secara modern. Kesan kumuh, bau dan semrawut tidak dihapus dalam konsep itu.

Melalui program itu Kementerian Koperasi memperkirakan bisa menyerap 37.440 orang tenaga kerja. Asumsinya, dari 91 pasar tradisional yang dibangun menyerap 36.400 orang, sementara itu 13 lokasi PKL menyerap 1.040 orang.

Kepentingan masyarakat

Hasto Kristiyanto, anggota Panitia Anggaran DPR dari Komisi VI, mengatakan dalam konteks dana stimulus sebaiknya pemerintah tidak terjebak dalam kebijakan karena dana stimulus diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

"Termasuk mendorong UMKM lebih produktif. Keterkaitan DPR kan, hanya pada aspek politis, jadi persoalan itu harus diselesaikan antardua instansi."

Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat bisa meningkat jika ada persoalan kecil lalu harus ada persetujuan dari DPR. Ruangan itu menjadi masalah Depkeu dan Kemenkop serta UKM.

Depkeu juga tidak perlu mengontrol terlalu jauh, apalagi dana stimulus yang dikeluarkan mampu menciptakan lapangan kerja. "Yang penting dikontrol adalah aspek akuntabilitasnya."

Oleh karena itu, Menteri Koperasi diingatkan untuk memperjuangkan pencairan dana stimulus itu. Sebagai pelaksana sehari-hari pemerintahan, Menkop berwenang melaksanakan tugas instansinya. "Menkop harus melakukan terobosan agar anggaran itu dicairkan."

Secara terpisah, Wakil Ketua Kadin Bidang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dan Koperasi Sandiaga S. Uno meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap koperasi yang menjadi salah satu pilar ekonomi rakyat.

"Kadin dan pemerintah melalui Kementerian Koperasi terus berusaha membantu agar koperasi bisa berjalan sesuai harapan kami," ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini. (Sepudin Zuhri) (ginting. munthe@bisnis.co.id)