Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Pasar Kota Depok, Herman Hidayat mengatakan pihak swasta dapat melakukan revitalisasi pasar tradisional agar kembali berkembang.
"Peran swasta juga diharapkan agar dapat membangun kembali kejayaan pasar tradisional," kata Herman, di Depok, Selasa.
Menurut dia, agar pihak swasta dapat melakukan revitalisasi harus melakukan memorandum of Understanding (MoU) terlebih dahulu, agar jelas apa saja yang menjadi kewajibannya.
Herman juga menjelaskan bahwa revitalisasi tidak hanya dilakukan pada aspek fisik melainkan juga dilakukan pada aspek ekonomi dan aspek sosial.
Ia mengatakan revitalisasi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada, artinya perlu adanya keterlibatan masyarakat.
Dikatakannya untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional diperlukan biaya sekitar Rp4 miliar. Untuk tahun 2010 sampai 2011, Kota Depok tidak memiliki program revitalisasi pasar tradisional.
Namun ada pasar tradisonal Depok yang mendapat bantuan dari pusat yaitu, Pasar Sukatani di Jalan Gas Alam, Kecamatan Cimanggis, yang mendapat dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2010 sebesar Rp1 miliar.
"Dana tersebut hanya cukup digunakan untuk membangun satu blok pasar seluas 600 meter. Padahal Pasar Sukatani luasnya mencapai 3.000 meter per segi," katanya. Dikatakannya program revitaslisasi pasar tradsional barau akan dilakukan pada 2012, revitalisasi pasar tradisional harus memperhatikan kondisi pasar, volume perdagangan, ketersediaan lahan, dan desain rencana perbaikan pasar.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Depok, M. Ghufron, meminta kepada pemerintah untuk merevisi acuan hukum tentang pengelolaan pasar yang tidak melibatkan pedagang.
"Pedagang selalu berada dalam posisi yang lemah, untuk itu harus ada revisi untuk melibatkan pedagang dalam pengelolaan," kata Ghufron.
Ia mengatakan, acuan hukum yang perlu direvisi adalah Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, Perpres 44 tahun 1997 tentang kemitraan, Perpres 112 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar tradisional dan modern.
Selain itu juga Peraturan Pemrintah (PP) nomor 4 tahun 1998 pasal 59 ayat 5 yang menentukan pengelolaannya hanya satu pihak saja, sehingga sangat merugikan para pedagang.
Ia menjelaskan sengketa tanah yang terjadi di Pasar Kemiri Muka yang merupakan pasar tradisonal terbesar di Kota Depok, membuat para pedagang menyadari betapa lemahnya pedagang.
"Para pedagang tersebut dapat dengan mudah diusir karena tidak mempunyai kekuatan hukum," ujarnya.
Mengenai Saya
- Irwan Khalis
- Jakarta, Indonesia
- Pemerhati dan pelaku pembangunan ulang Pasar tradisional. Ya, itulah saya, yang 5 tahun terakhir konsen untuk mendedikasikan aktivitas bisnis dan Grup usaha dalam rangka melayani pedagang tradisional untuk mendapatkan haknya kembali menikmati Pasar Tradisional yang bersih, nyaman dan aman, layaknya Pasar Modern lainnya. Mereka bisa, seharusnya PASAR TRADISIONAL juga BISA!!!!!!! ITQONI GROUP sudah membuktikannya DUA KALI!!!!
Selasa, 28 Desember 2010
Jumat, 26 November 2010
IMG00354-20101110-1534.jpg
Rabu, 18 Agustus 2010
Pasar tradisional diminta dikelola profesional
JAKARTA:Peneliti ritel Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rizal Halim mengharapkan pemerintah daerah segera menempatkan tenaga profesional pengelola pasar tradisional guna meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar eceran yang makin sengit.
"Saat ini pasar tradisional tidak hanya bersaing dengan toko modern yang dikelola oleh pemodal kuat, melainkan juga dengan pasar tradisional yang dikelola serius oleh kalangan swasta dan biasanya dibangun oleh pengembang satu perumahan. Kalau pasar tradisional tidak dikelola dengan manajemen yang profesional, sulit bersaing,” kata Rizal hari ini.
Dia memantau saat ini pasar tradisional yang dimiliki pemerintah daerah kebanyakan mempekerjakan tenaga kerja yang menjelang atau bahkan sudah memasuki usia pensiun. Mereka diperbantukan untuk mengelola pasar.
Adapun kalangan swasta yang juga membangun semacam pasar tradisinal di lingkungan suatu perumahan mengelola pasarnya dengan serius dan menempatkan tenaga professional untuk menjalankan manajemennya.
“Selama ini alokasi [dana untuk] pemeliharaan [pasar] tidak dipikirkan, dan yang mengelolanya adalah [tenaga kerja] yang [tidak] paham [cara mengelola pasar dengan baik],” kata Rizal.(bas)
"Saat ini pasar tradisional tidak hanya bersaing dengan toko modern yang dikelola oleh pemodal kuat, melainkan juga dengan pasar tradisional yang dikelola serius oleh kalangan swasta dan biasanya dibangun oleh pengembang satu perumahan. Kalau pasar tradisional tidak dikelola dengan manajemen yang profesional, sulit bersaing,” kata Rizal hari ini.
Dia memantau saat ini pasar tradisional yang dimiliki pemerintah daerah kebanyakan mempekerjakan tenaga kerja yang menjelang atau bahkan sudah memasuki usia pensiun. Mereka diperbantukan untuk mengelola pasar.
Adapun kalangan swasta yang juga membangun semacam pasar tradisinal di lingkungan suatu perumahan mengelola pasarnya dengan serius dan menempatkan tenaga professional untuk menjalankan manajemennya.
“Selama ini alokasi [dana untuk] pemeliharaan [pasar] tidak dipikirkan, dan yang mengelolanya adalah [tenaga kerja] yang [tidak] paham [cara mengelola pasar dengan baik],” kata Rizal.(bas)
Kamis, 12 Agustus 2010
Persaingan antarhipermarket akan sengit
Sejak liberalisasi perdagangan pada 1998 dimulai di Indonesia, pemain asing yang masuk ke Tanah Air seperti 'air bah'. Dimulai pada 1987 dengan berdirinya Convenience Store 'Circle K' waralaba asal AS dan 1988 saat Rimo Catur Lestari-pengelola Rimo Department Store-mendirikan Convenience Store 'Seven Eleven' waralaba asal AS.
Disusul Yaohan Departemen Store (ritel asal Jepang), Yogya Department Store didirikan oleh pengeloa Mark & Spencer (ST Michael, ritel asal Inggris). Pada 1993, Metro Department Store mendirikan gerai Metro dikelola oleh PT Metropolitan Retailment (Grup Rajawali) bekerja sama dengan Metro Singapore. Pada 1995, Indomarco Primatama mendirikan minimarket Indomaret oleh JC Penney-anak perusahaan PT Multipolar Crop bekerja sama dengan JC Penney, AS. Pada 1996, Wal Mart didirikan oleh PT Multipolar Crop Tbk bekerja sama dengan Wal Mart Stores Inc, AS. Gerai pertama dibuka di Lippo Karawachi, Tangerang.
Tak ayal, persaingan antarpelaku dari tahun ke tahun kian ketat. Terutama di sektor hipermarket, pasar modern yang sangat besar, dalam segi luas tempat dan barang-barang yang diperdagangkan. Selain tempatnya yang luas, hipermarket biasanya dan memiliki lahan parkir yang luas. Beberapa hipermarket di Indonesia a.l. Carrefour, Giant, Hypermarket dan Makro.
Persaingan antarpelaku hipermarket di Indonesia paling tidak selama 5 tahun ke depan diperkirakan berlangsung ketat. Terutama setelah hipermarker asal Korea Selatan, Lotte Mart hadir.
Hal itu pun diakui Nielsen Indonesia yang memperkirakan persaingan antarpemain hipermarket di Indonesia akan berlangsung sengit sampai 5 tahun mendatang. Terlebih setelah kehadiran hipermarket asal Korea Selatan Lotte Mart yang .
Direktur Servis Ritel The Nielsen Indonesia Yongky Susilo mengatakan peritel hipermarket akan melakukan sejumlah terobosan, dan satu sama lain saling berlomba untuk menghadirkan ide kreatifnya guna menarik konsumen untu berbelanja di gerainya.
"Masing-masing pemain [hipermarket] akan lebih inovatif dan kreatif dalam 5 tahun mendatang. Perlombaan kreatif untuk menarik konsumen akan dimulai, pemain yang sudah eksis tentunya tidak tinggal diam," kata Yongky kemarin.
Jumlah hipermarket di RI
Tahun Jumlah
2003 43
2004 68
2005 83
2006 105
2007 121
2008 127
2009 141
Sumber: The Nielsen Indonesia, 2010
Kembali menggeliat
Genderang persaingan tersebut akan dimulai sejak pertengahan tahun ini, setelah perkembangan hipermaret agak kendor pada 2009 karena dampak krisis ekonomi global. Setelah ekonomi mulai membaik, maka inilah waktunya para peritel hipermarket kembali bergeliat. "Di sinilah seninya industri ritel, tidak pernah stagnan dan selalu berevolusi," kata Yongky.
Nielsen memprediksi format hipermarket generasi mendatang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen pada masa 5 tahun mendatang, seperti memperhatikan masalah kemudahan, harga yang kompetitif, dan menyajikan produk yang sehat tetap akan menjadi warnanya.
Namun, jelasnya, hipermarket yang dikenal sebagai sebagai tempat belanja sekaligus rekreasi akan mulai berubah, sehingga memerlukan adanya terobosan agar rekreasi belanja mempunyai definisi baru di hipermarket.
Bahkan, menurut prediksi Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), pangsa pasar hipermarket yang sudah beroperasi di Indonesia diyakini bakal tergerus. Ketua Harian Aprindo Tutum Rahanta mengatakan akan terjadi pertarungan sesama pemain hipermarket, apalagi jika Lotte membuka gerai hipermarketnya di wilayah yang telah dibuka hipermarket lainnya yaitu Carrefour, Giant, dan Hypermart.
"Sedikit banyak [akan saling berebut pasar antara sesama hipermarket, jika lokasi gerai baru Lotte Mart, berdekatan [dengan hipermarket yang sudah hadir sebelumnya di lokasi yang sama]," kata Tutum.
Setelah membuka satu gerai hipermarketnya di Mal Gandaria, Aprindo meyakini Lotte akan berani menanamkan modalnya untuk secara cepat menambah jumlah gerai hipermarketnya tersebut di Indonesia. Apalagi peritel asal Korsel tersebut langsung mengakuisisi 19 gerai pusat perkulakan Makro yang kini berganti nama menjadi Lotte Mart Wholesale.
Lotte dinilai tidak akan menggerus pangsa pasar merek hipermarket yang sudah beroperasi di Indonesia, jelas Tutum, jika toko asal Korea Selatan tersebut memasuki wilayah baru yang belum dimasuki pemain hipermarket lainnya.
Namun, jelasnya, gencarnya peritel hipermaret untuk memasuki wilayah baru kembali akan tergantung pada regulasi dari pejabat daerah setempat, serta daya beli dari masyarakat setempat apakah memang layak untuk dilayani toko modern sebesar hipermarket.
Sekarang ini hipermarket, kata Tutum, memang sudah menyebar di banyak provinsi di Indonesia termasuk di wilayah seperti Bengkulu dan Jambi. "Pertumbuhan jumlah hipermarket di Indonesia per tahunnya sekitar 15%," kata Tutum. (linda.silitonga@bisnis.co.id/martin.sihombing@bisnis.co.id)
Disusul Yaohan Departemen Store (ritel asal Jepang), Yogya Department Store didirikan oleh pengeloa Mark & Spencer (ST Michael, ritel asal Inggris). Pada 1993, Metro Department Store mendirikan gerai Metro dikelola oleh PT Metropolitan Retailment (Grup Rajawali) bekerja sama dengan Metro Singapore. Pada 1995, Indomarco Primatama mendirikan minimarket Indomaret oleh JC Penney-anak perusahaan PT Multipolar Crop bekerja sama dengan JC Penney, AS. Pada 1996, Wal Mart didirikan oleh PT Multipolar Crop Tbk bekerja sama dengan Wal Mart Stores Inc, AS. Gerai pertama dibuka di Lippo Karawachi, Tangerang.
Tak ayal, persaingan antarpelaku dari tahun ke tahun kian ketat. Terutama di sektor hipermarket, pasar modern yang sangat besar, dalam segi luas tempat dan barang-barang yang diperdagangkan. Selain tempatnya yang luas, hipermarket biasanya dan memiliki lahan parkir yang luas. Beberapa hipermarket di Indonesia a.l. Carrefour, Giant, Hypermarket dan Makro.
Persaingan antarpelaku hipermarket di Indonesia paling tidak selama 5 tahun ke depan diperkirakan berlangsung ketat. Terutama setelah hipermarker asal Korea Selatan, Lotte Mart hadir.
Hal itu pun diakui Nielsen Indonesia yang memperkirakan persaingan antarpemain hipermarket di Indonesia akan berlangsung sengit sampai 5 tahun mendatang. Terlebih setelah kehadiran hipermarket asal Korea Selatan Lotte Mart yang .
Direktur Servis Ritel The Nielsen Indonesia Yongky Susilo mengatakan peritel hipermarket akan melakukan sejumlah terobosan, dan satu sama lain saling berlomba untuk menghadirkan ide kreatifnya guna menarik konsumen untu berbelanja di gerainya.
"Masing-masing pemain [hipermarket] akan lebih inovatif dan kreatif dalam 5 tahun mendatang. Perlombaan kreatif untuk menarik konsumen akan dimulai, pemain yang sudah eksis tentunya tidak tinggal diam," kata Yongky kemarin.
Jumlah hipermarket di RI
Tahun Jumlah
2003 43
2004 68
2005 83
2006 105
2007 121
2008 127
2009 141
Sumber: The Nielsen Indonesia, 2010
Kembali menggeliat
Genderang persaingan tersebut akan dimulai sejak pertengahan tahun ini, setelah perkembangan hipermaret agak kendor pada 2009 karena dampak krisis ekonomi global. Setelah ekonomi mulai membaik, maka inilah waktunya para peritel hipermarket kembali bergeliat. "Di sinilah seninya industri ritel, tidak pernah stagnan dan selalu berevolusi," kata Yongky.
Nielsen memprediksi format hipermarket generasi mendatang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen pada masa 5 tahun mendatang, seperti memperhatikan masalah kemudahan, harga yang kompetitif, dan menyajikan produk yang sehat tetap akan menjadi warnanya.
Namun, jelasnya, hipermarket yang dikenal sebagai sebagai tempat belanja sekaligus rekreasi akan mulai berubah, sehingga memerlukan adanya terobosan agar rekreasi belanja mempunyai definisi baru di hipermarket.
Bahkan, menurut prediksi Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), pangsa pasar hipermarket yang sudah beroperasi di Indonesia diyakini bakal tergerus. Ketua Harian Aprindo Tutum Rahanta mengatakan akan terjadi pertarungan sesama pemain hipermarket, apalagi jika Lotte membuka gerai hipermarketnya di wilayah yang telah dibuka hipermarket lainnya yaitu Carrefour, Giant, dan Hypermart.
"Sedikit banyak [akan saling berebut pasar antara sesama hipermarket, jika lokasi gerai baru Lotte Mart, berdekatan [dengan hipermarket yang sudah hadir sebelumnya di lokasi yang sama]," kata Tutum.
Setelah membuka satu gerai hipermarketnya di Mal Gandaria, Aprindo meyakini Lotte akan berani menanamkan modalnya untuk secara cepat menambah jumlah gerai hipermarketnya tersebut di Indonesia. Apalagi peritel asal Korsel tersebut langsung mengakuisisi 19 gerai pusat perkulakan Makro yang kini berganti nama menjadi Lotte Mart Wholesale.
Lotte dinilai tidak akan menggerus pangsa pasar merek hipermarket yang sudah beroperasi di Indonesia, jelas Tutum, jika toko asal Korea Selatan tersebut memasuki wilayah baru yang belum dimasuki pemain hipermarket lainnya.
Namun, jelasnya, gencarnya peritel hipermaret untuk memasuki wilayah baru kembali akan tergantung pada regulasi dari pejabat daerah setempat, serta daya beli dari masyarakat setempat apakah memang layak untuk dilayani toko modern sebesar hipermarket.
Sekarang ini hipermarket, kata Tutum, memang sudah menyebar di banyak provinsi di Indonesia termasuk di wilayah seperti Bengkulu dan Jambi. "Pertumbuhan jumlah hipermarket di Indonesia per tahunnya sekitar 15%," kata Tutum. (linda.silitonga@bisnis.co.id/martin.sihombing@bisnis.co.id)
Jumat, 06 Agustus 2010
Carrefour siapkan 13 gerai baru
MAKASSAR: PT Carrefour Indonesia akan membuka 13 gerai baru pada tahun ini untuk melengkapi portofolio toko yang kini telah mencapai 82 unit di Tanah Air.
Direktur Corporate Affairs PT Carrefour Indonesia Irawan D. Kadarman mengatakan sebanyak enam gerai telah dioperasikan pada semester I, sedangkan tujuh unit lagi bakal dibuka mulai Agustus, termasuk di Trans Studio Mall Makassar.
Menurut dia, peritel asal Prancis tersebut akan terus menambah gerai karena peluang pasar masih besar, baik di Jawa maupun luar Jawa. Carrefour baru memiliki empat gerai di Sumatra dan satu unit di Kalimantan.
“Jumlah 82 unit belum terlalu banyak kalau dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Bayangkan, di Sumatra kami hanya punya empat dan Kalimantan satu, peluangnya masih besar,” katanya kepada Bisnis di Makassar, hari ini.
Carrefour di Trans Studio Mall Makassar mulai beroperasi besok bersamaan dengan pembukaan pusat perbelanjaan milik CT Corporation dan Grup Kalla tersebut.
Kepemilikan mayoritas Carrefour Indonesia telah berpindah tangan kepada PT Trans Retail, anak usaha CT Corporation milik pengusaha Chairul Tandjung, menyusul akuisisi terhadap 40% saham senilai US$300 juta pada April lalu.
Irawan menuturkan kehadiran gerai keenam di Makassar adalah bentuk sinergi yang dilakukan dengan sayap bisnis grup CT Corporation. “Sejak akuisisi saham Carrefour, kami meningkatkan sinergi yang sejauh ini sangat positif,” katanya.
Dia menambahkan perseroan berkomitmen untuk terus menambah jumlah pemasok dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat menjajakan produknya di Carrefour.
Saat ini, pasar serba ada itu bermitra dengan lebih dari 4.000 pemasok yang 70% di antaranya merupakan segmen UMKM. Selain itu, 90% barang yang dijual merupakan produk dalam negeri.(jha)
Direktur Corporate Affairs PT Carrefour Indonesia Irawan D. Kadarman mengatakan sebanyak enam gerai telah dioperasikan pada semester I, sedangkan tujuh unit lagi bakal dibuka mulai Agustus, termasuk di Trans Studio Mall Makassar.
Menurut dia, peritel asal Prancis tersebut akan terus menambah gerai karena peluang pasar masih besar, baik di Jawa maupun luar Jawa. Carrefour baru memiliki empat gerai di Sumatra dan satu unit di Kalimantan.
“Jumlah 82 unit belum terlalu banyak kalau dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Bayangkan, di Sumatra kami hanya punya empat dan Kalimantan satu, peluangnya masih besar,” katanya kepada Bisnis di Makassar, hari ini.
Carrefour di Trans Studio Mall Makassar mulai beroperasi besok bersamaan dengan pembukaan pusat perbelanjaan milik CT Corporation dan Grup Kalla tersebut.
Kepemilikan mayoritas Carrefour Indonesia telah berpindah tangan kepada PT Trans Retail, anak usaha CT Corporation milik pengusaha Chairul Tandjung, menyusul akuisisi terhadap 40% saham senilai US$300 juta pada April lalu.
Irawan menuturkan kehadiran gerai keenam di Makassar adalah bentuk sinergi yang dilakukan dengan sayap bisnis grup CT Corporation. “Sejak akuisisi saham Carrefour, kami meningkatkan sinergi yang sejauh ini sangat positif,” katanya.
Dia menambahkan perseroan berkomitmen untuk terus menambah jumlah pemasok dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat menjajakan produknya di Carrefour.
Saat ini, pasar serba ada itu bermitra dengan lebih dari 4.000 pemasok yang 70% di antaranya merupakan segmen UMKM. Selain itu, 90% barang yang dijual merupakan produk dalam negeri.(jha)
Rabu, 04 Agustus 2010
Pasar tradisional diganti pasar ramah & segar
SANUR, Bali: Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menginginkan istilah pasar tradisional diganti dengan pasar ramah dan segar.
"Sebutan pasar ramah dan segar sangat sesuai dengan program revitalisasi pasar modern sebagai salah satu pusat perekonomian,” kata Mari hari ini saat meresmikan Pasar Sindu Sanur bersamaan dengan diselenggarakannya Sanur Village Festival (SVF) 2010.
Menyinggung keberadaan Pasar Sindu yang menelan biaya renovasi Rp4 miliar tersebut, Mendag menilai penataan pasar ini sudah standar dan baik. Terlebih pasar ini ada di kawasan objek wisata.
"Jika pasar ini sudah ditata dengan baik, sudah tentu wisatawan mancanegara akan tertarik untuk berkunjung dan mengenal lebih dekat apa saja ada di pasar tradisional tersebut," katanya.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberikan dukungan yang sangat besar terhadap pasar tradisional yang dikelola secara moderen. Namun Mangku mengingatkan agar produk yang diperjual belikan harus mencermikan produk lokal.
"Saya mohon, kalau boleh barang yang dijual adalah barang lokal, jangan pasar tradisional justru menjual produk Cina," katanya.
Pasar Shindu harus memiliki ciri khas, jika wisatawan mau mencari barang tradisional mereka bisa datang ke Pasar Shindu.
"Pasar tradisional harus memiliki ciri khas dengan pasar moderen," imbuhnya. Ia pun berharap produk organik yang kini tengah dikampanyekan oleh Bali bisa masuk ke pasar tradisional.
Ketua Yayasan Pembangunan Sanur Ida Bagus Gede Sidharta Putra mengatakan Pasar Sindu sebagai pusat perdagangan berbasis tradisi telah digagas sejak tahun 1969.
"Keberadaan pasar ini telah memberikan sumbangsih nyata bagi penggerak roda ekonomi Desa Sanur," katanya. (sut)
"Sebutan pasar ramah dan segar sangat sesuai dengan program revitalisasi pasar modern sebagai salah satu pusat perekonomian,” kata Mari hari ini saat meresmikan Pasar Sindu Sanur bersamaan dengan diselenggarakannya Sanur Village Festival (SVF) 2010.
Menyinggung keberadaan Pasar Sindu yang menelan biaya renovasi Rp4 miliar tersebut, Mendag menilai penataan pasar ini sudah standar dan baik. Terlebih pasar ini ada di kawasan objek wisata.
"Jika pasar ini sudah ditata dengan baik, sudah tentu wisatawan mancanegara akan tertarik untuk berkunjung dan mengenal lebih dekat apa saja ada di pasar tradisional tersebut," katanya.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberikan dukungan yang sangat besar terhadap pasar tradisional yang dikelola secara moderen. Namun Mangku mengingatkan agar produk yang diperjual belikan harus mencermikan produk lokal.
"Saya mohon, kalau boleh barang yang dijual adalah barang lokal, jangan pasar tradisional justru menjual produk Cina," katanya.
Pasar Shindu harus memiliki ciri khas, jika wisatawan mau mencari barang tradisional mereka bisa datang ke Pasar Shindu.
"Pasar tradisional harus memiliki ciri khas dengan pasar moderen," imbuhnya. Ia pun berharap produk organik yang kini tengah dikampanyekan oleh Bali bisa masuk ke pasar tradisional.
Ketua Yayasan Pembangunan Sanur Ida Bagus Gede Sidharta Putra mengatakan Pasar Sindu sebagai pusat perdagangan berbasis tradisi telah digagas sejak tahun 1969.
"Keberadaan pasar ini telah memberikan sumbangsih nyata bagi penggerak roda ekonomi Desa Sanur," katanya. (sut)
'Revitalisasi pasar perlu payung Inpres
JAKARTA (Bisnis.com): Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali menerbitkan instruksi presiden (Inpres) pembangunan pasar tradisional, menyusul anggaran revitalisasi yang dikucurkan delapan kementerian lebih bersifat sektoral.
Deputi Kerjasama dan Investasi Asparindo Suhendro mengatakan Inpres pembangunan pasar yang dibuat saat Presiden dijabat oleh Soeharto menjadikan penggunaan APBN dan APBD lebih fokus untuk pembangunan atau renovasi pasar tradisional.
"Dengan adanya Inpres, Presiden menginstruksikan pembangunan pasar lewat APBN, seperti pembangunan pasar inpres yang dibangun sesuai dengan inpres yang dikeluarkan pada era Presiden Soeharto," kata Suhendro hari ini.
Dengan inpres yang diterbitkan Soeharto ketika itu, lanjutnya, pemerintah mampu membangun sejumlah pasar tradisional di seluruh desa dan kecamatan di Indonesia dari Sabang sampai Papua.
Dia mengatakan saat ini sejumlah kementerian yang melakukan pembangunan pasar dengan mengalokasikan anggarannya masing-masing. Misalnya revitalisasi pasar oleh Kementerian Perdagangan, Pasar Sehat yang dibangun Kementerian Kesehatan, dan Pasar Ikan Higienis yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Demikian juga dengan Pasar Wisata yang dibangun Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pasar Berseri yang dibangun Kementerian Lingkungan Hidup, Pasar Ternak yang dibangun Kementerian Pertanian.
Kementerian Koperasi dan UKM juga menganggarkan revitalisasi pasar, sedangkan Kementerian Dalam Negeri menyelenggaraklan diklat pengelolaan pasar tradisionl untuk pejabat strategis dan nonstrategis di lingkungan pemda.
Asparindo mencatat ada 80% dari 8.864 pasar tradisional yang saat ini kondisi bangunannya sudah tidak layak digunakan lagi, karena telah berusia di atas 20 tahun.
"Karena itu perlu ada revitalisasi dengan ketetapan dari pemerintah pusat pelaksaannya dengan alokasi anggaran dari APBN dan APBD," kata Suhendro. (sut)
Menurutnya, mengenai dana bisa didukung antara APBN dan APBD dengan melihat kemampuan dan komitmen setiap daerah. "Yang penting pelaksanaannya harus terintegrasi dan terkoordinasi di pusat dengan adanya badan atau dirjen pemberdayaan pasar tradisional, karena pengelola pasar di daerah berbeda."
Untuk memuluskan pelaksanaannya,jelas dia, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah. Dalam hal ini Presiden Yudhoyono diminta untuk mengeluarkan inpres untuk pengaturan penggunaan anggaran untuk revitalisasi pasar. (sut)
Deputi Kerjasama dan Investasi Asparindo Suhendro mengatakan Inpres pembangunan pasar yang dibuat saat Presiden dijabat oleh Soeharto menjadikan penggunaan APBN dan APBD lebih fokus untuk pembangunan atau renovasi pasar tradisional.
"Dengan adanya Inpres, Presiden menginstruksikan pembangunan pasar lewat APBN, seperti pembangunan pasar inpres yang dibangun sesuai dengan inpres yang dikeluarkan pada era Presiden Soeharto," kata Suhendro hari ini.
Dengan inpres yang diterbitkan Soeharto ketika itu, lanjutnya, pemerintah mampu membangun sejumlah pasar tradisional di seluruh desa dan kecamatan di Indonesia dari Sabang sampai Papua.
Dia mengatakan saat ini sejumlah kementerian yang melakukan pembangunan pasar dengan mengalokasikan anggarannya masing-masing. Misalnya revitalisasi pasar oleh Kementerian Perdagangan, Pasar Sehat yang dibangun Kementerian Kesehatan, dan Pasar Ikan Higienis yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Demikian juga dengan Pasar Wisata yang dibangun Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pasar Berseri yang dibangun Kementerian Lingkungan Hidup, Pasar Ternak yang dibangun Kementerian Pertanian.
Kementerian Koperasi dan UKM juga menganggarkan revitalisasi pasar, sedangkan Kementerian Dalam Negeri menyelenggaraklan diklat pengelolaan pasar tradisionl untuk pejabat strategis dan nonstrategis di lingkungan pemda.
Asparindo mencatat ada 80% dari 8.864 pasar tradisional yang saat ini kondisi bangunannya sudah tidak layak digunakan lagi, karena telah berusia di atas 20 tahun.
"Karena itu perlu ada revitalisasi dengan ketetapan dari pemerintah pusat pelaksaannya dengan alokasi anggaran dari APBN dan APBD," kata Suhendro. (sut)
Menurutnya, mengenai dana bisa didukung antara APBN dan APBD dengan melihat kemampuan dan komitmen setiap daerah. "Yang penting pelaksanaannya harus terintegrasi dan terkoordinasi di pusat dengan adanya badan atau dirjen pemberdayaan pasar tradisional, karena pengelola pasar di daerah berbeda."
Untuk memuluskan pelaksanaannya,jelas dia, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah. Dalam hal ini Presiden Yudhoyono diminta untuk mengeluarkan inpres untuk pengaturan penggunaan anggaran untuk revitalisasi pasar. (sut)
Senin, 02 Agustus 2010
APPSI: Minimarket hanya libatkan pemodal kuat
JAKARTA (Bisnis.com):Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengeluhkan ekspansi minimarket yang masih didominasi pemodal kuat, dan mengenyampingkan pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
Padahal, Perpres No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah menginstruksikan izin usaha toko modern (IUTM) untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
"Teorinya prioritaskan usaha kecil setempat, tapi praktiknya minimarket masih didirikan oleh kalangan berduit," kata Sekjen APPSI Ngadiran, hari ini.
Menurut dia, tanpa ada dukungan dari pemerintah akan sulit merealisasi harapan pemerintah seperti instruksi Perpres No. 112/2007 yang mengharapkan pewarung bisa 'naik kelas' memiliki toko modern minimarket dengan luas gerai di bawah 400 m2.
APPSI telah mengusulkan pada Kementerian BUMN agar mengucurkan dana untuk pinjaman bagi koperasi dengan bunga rendah dan pengembalian dalam tempo 5-7 tahun untuk mendirikan minimarket di wilayah kerja mereka.
Dia juga mengatakan untuk meringankan beban utang, APPSI mengharapkan peritel berjaringan minimarket membuka peluang bagi koperasi untuk memiliki saham 10%-15%.
"Karena untuk mendirikan minimarket itu membutuhkan dana Rp 300 juta-Rp 500 juta. Tidak mungkin pewarung mampu menyediakan dana sebesar itu untuk mengubahnya menjadi minimarket," kata Ngadiran.
Dengan alasan bisa meningkatkan taraf bisnis dan hidup usaha kecil tersebut, jelasnya, APPSI mendapat informasi minimarket tidak memiliki batasan dalam ekspansinya di sejumlah wilayah, baik di perpres maupun permendag tentang perpasaran.
Jika format toko modern lainnya, yaitu hipermarket, pusat perkulakan, supermarket, dan department store hanya boleh di lokasi tertentu, minimarket justru mendapat penegasan di perpres dan permendag yaitu boleh ada di seluruh sistem jaringan jalan dan diperkenankan di kawasan perumahan seperti halnya pasar tradisional.
Selain itu, minimarket juga tidak ada batasan jam buka dan tutupnya, berbeda dengan hipermarket, department store dan supermarket yang ada batasan jam kerjanya dari pukul 10.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.
"Perpres dan permendag [tentang pasar] kami nilai hanya 30% isinya yang mengatur pasar tradisional, sementara 70% lagi mengatur soal trading term [syarat bagi industri untuk memasok barang ke toko modern]. Karena itu kami harap UU Perdagangan segera terbit," kata Ngadiran. (sut)
Padahal, Perpres No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah menginstruksikan izin usaha toko modern (IUTM) untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
"Teorinya prioritaskan usaha kecil setempat, tapi praktiknya minimarket masih didirikan oleh kalangan berduit," kata Sekjen APPSI Ngadiran, hari ini.
Menurut dia, tanpa ada dukungan dari pemerintah akan sulit merealisasi harapan pemerintah seperti instruksi Perpres No. 112/2007 yang mengharapkan pewarung bisa 'naik kelas' memiliki toko modern minimarket dengan luas gerai di bawah 400 m2.
APPSI telah mengusulkan pada Kementerian BUMN agar mengucurkan dana untuk pinjaman bagi koperasi dengan bunga rendah dan pengembalian dalam tempo 5-7 tahun untuk mendirikan minimarket di wilayah kerja mereka.
Dia juga mengatakan untuk meringankan beban utang, APPSI mengharapkan peritel berjaringan minimarket membuka peluang bagi koperasi untuk memiliki saham 10%-15%.
"Karena untuk mendirikan minimarket itu membutuhkan dana Rp 300 juta-Rp 500 juta. Tidak mungkin pewarung mampu menyediakan dana sebesar itu untuk mengubahnya menjadi minimarket," kata Ngadiran.
Dengan alasan bisa meningkatkan taraf bisnis dan hidup usaha kecil tersebut, jelasnya, APPSI mendapat informasi minimarket tidak memiliki batasan dalam ekspansinya di sejumlah wilayah, baik di perpres maupun permendag tentang perpasaran.
Jika format toko modern lainnya, yaitu hipermarket, pusat perkulakan, supermarket, dan department store hanya boleh di lokasi tertentu, minimarket justru mendapat penegasan di perpres dan permendag yaitu boleh ada di seluruh sistem jaringan jalan dan diperkenankan di kawasan perumahan seperti halnya pasar tradisional.
Selain itu, minimarket juga tidak ada batasan jam buka dan tutupnya, berbeda dengan hipermarket, department store dan supermarket yang ada batasan jam kerjanya dari pukul 10.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.
"Perpres dan permendag [tentang pasar] kami nilai hanya 30% isinya yang mengatur pasar tradisional, sementara 70% lagi mengatur soal trading term [syarat bagi industri untuk memasok barang ke toko modern]. Karena itu kami harap UU Perdagangan segera terbit," kata Ngadiran. (sut)
Minggu, 01 Agustus 2010
Asparindo desak pembatasan kuota minimarket
JAKARTA (Bisnis.com):Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) mendesak dibuatnya kuota yang membatasi jumlah minimarket di suatu wilayah, menyusul makin menjamurnya toko modern skala terkecil tersebut.
Deputi Kerjasama dan Investasi Asparindo Suhendro juga mendesak pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengeluarkan kebijakan seperti yang dilakukan Sragen dan Bantul yang hanya memperbolehkan 1-2 minimarket di satu kecamatan.
"Asparindo sudah mengirimkan surat ke Menteri Perdagangan agar dibuatkan aturan kuota minimarket, apalagi minimarket sampai sekarang ini baik di perpres dan permendag [perpasaran] belum ada aturan yang jelas," katanya hari ini.
Menurut Suhendro, makin ekspansifnya gerai minimarket dengan luas gerai di bawah 400 m2 tersebut karena tidak adanya penataaan. Akibatnya, tidak hanya omzet pedagang pasar tradisional saja yang tergerogoti, melainkan antarminimarket itu sendiri juga saling bersaing ketat karena jumlahnya yang terus bertambah di satu wilayah.
Asparindo juga menilai harapan pewarung dan wirausaha kecil ikut ikut terangkat bisnisnya dengan menciptakan ritel skala minimarket juga tidak terwujud, Mengingat yang terus tumbuh adalah minimarket berjaringan yang dikelola perusahaan besar.
"[Yang aktif melakukan ekspansi minimarket] adalah peritel besar yang sudah menguasai jaringan distribusi," kata Suhendro.
Untuk itu, tambahnya, Asparindo menyatakan dukungannya atas kebijakan yang dilakukan Bupati Sragen yang hanya memperbolehkan dua minimarket di satu kecamatan, atau seperti yang dilakukan di Bantul dengan satu minimarket per kecamatan.
Suhendro mendesak dilakukan kuota dengan mempertimbangkan jumlah minimarket dengan jumlah penduduk yang ada di satu daerah.
Dengan kuota tersebut, tambahnya, akan mengatasi omzet pedagang pasar tradisional yang terus tergerus seiring dengan maraknya pertumbuhan minimarket saat ini.
"Harus diingat bahwa sekitar 20% angkatan kerja di dalam negeri disumbang oleh sektor perdagangan, terutama dari aktivitas di pasar tradisional," kata Suhendro.
Seperti diketahui sejumlah pemerintah daerah mulai menertibkan minimarket seiring dengan makin gencarnya ekspansi minimarket.
Perlawanan pemda terhadap minimarket mulai terlihat dari kasus penyegelan 7 minimarket di Denpasar, Bali pada Juli 2010, dan 42 minimarket lainnya sedang diproses untuk ditindaklanjuti.
Penyegelan tersebut dilakukan karena minimarket tersebut dianggap melanggar Peraturan Walikota No. 9/2009 tentang Izin Pasar Modern. (s
Deputi Kerjasama dan Investasi Asparindo Suhendro juga mendesak pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengeluarkan kebijakan seperti yang dilakukan Sragen dan Bantul yang hanya memperbolehkan 1-2 minimarket di satu kecamatan.
"Asparindo sudah mengirimkan surat ke Menteri Perdagangan agar dibuatkan aturan kuota minimarket, apalagi minimarket sampai sekarang ini baik di perpres dan permendag [perpasaran] belum ada aturan yang jelas," katanya hari ini.
Menurut Suhendro, makin ekspansifnya gerai minimarket dengan luas gerai di bawah 400 m2 tersebut karena tidak adanya penataaan. Akibatnya, tidak hanya omzet pedagang pasar tradisional saja yang tergerogoti, melainkan antarminimarket itu sendiri juga saling bersaing ketat karena jumlahnya yang terus bertambah di satu wilayah.
Asparindo juga menilai harapan pewarung dan wirausaha kecil ikut ikut terangkat bisnisnya dengan menciptakan ritel skala minimarket juga tidak terwujud, Mengingat yang terus tumbuh adalah minimarket berjaringan yang dikelola perusahaan besar.
"[Yang aktif melakukan ekspansi minimarket] adalah peritel besar yang sudah menguasai jaringan distribusi," kata Suhendro.
Untuk itu, tambahnya, Asparindo menyatakan dukungannya atas kebijakan yang dilakukan Bupati Sragen yang hanya memperbolehkan dua minimarket di satu kecamatan, atau seperti yang dilakukan di Bantul dengan satu minimarket per kecamatan.
Suhendro mendesak dilakukan kuota dengan mempertimbangkan jumlah minimarket dengan jumlah penduduk yang ada di satu daerah.
Dengan kuota tersebut, tambahnya, akan mengatasi omzet pedagang pasar tradisional yang terus tergerus seiring dengan maraknya pertumbuhan minimarket saat ini.
"Harus diingat bahwa sekitar 20% angkatan kerja di dalam negeri disumbang oleh sektor perdagangan, terutama dari aktivitas di pasar tradisional," kata Suhendro.
Seperti diketahui sejumlah pemerintah daerah mulai menertibkan minimarket seiring dengan makin gencarnya ekspansi minimarket.
Perlawanan pemda terhadap minimarket mulai terlihat dari kasus penyegelan 7 minimarket di Denpasar, Bali pada Juli 2010, dan 42 minimarket lainnya sedang diproses untuk ditindaklanjuti.
Penyegelan tersebut dilakukan karena minimarket tersebut dianggap melanggar Peraturan Walikota No. 9/2009 tentang Izin Pasar Modern. (s
Kamis, 29 Juli 2010
Aprindo dukung revitalisasi pasar tradisional
JAKARTA (Bisnis.com): Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mendukung revitalisasi pasar tradisional.
"Kami mengharapkan pasar tradisional dibuat seperti pusat belanja, agar bisa menarik konsumen datang belanja," katanya kepada Bisnis.com, hari ini.
Selain itu, lanjutnya, pengaturan pedagang juga harus dilakukan agar tak semerawut seperti saat ini sehingga ke depannya pasar tradisional memiliki tata letak yang rapi dan bersih.
Dia menambahkan pengelolaan pasar tradisional semestinya melakukan pembenahan terutama dengan belajar ke luar negeri seperti di Thailand.
"Pasar tradisional di Thailand itu seperti pasar pariwisata, bersih, dan rapi. Bahkan ada yang seperti foodcourt [menjual makanan dengan dinikmati di tempat]," ujarnya.
Dia berharap pedagang di pasar tradisional bersama pengelola lebih sadar soal kebersihan.(yn)
"Kami mengharapkan pasar tradisional dibuat seperti pusat belanja, agar bisa menarik konsumen datang belanja," katanya kepada Bisnis.com, hari ini.
Selain itu, lanjutnya, pengaturan pedagang juga harus dilakukan agar tak semerawut seperti saat ini sehingga ke depannya pasar tradisional memiliki tata letak yang rapi dan bersih.
Dia menambahkan pengelolaan pasar tradisional semestinya melakukan pembenahan terutama dengan belajar ke luar negeri seperti di Thailand.
"Pasar tradisional di Thailand itu seperti pasar pariwisata, bersih, dan rapi. Bahkan ada yang seperti foodcourt [menjual makanan dengan dinikmati di tempat]," ujarnya.
Dia berharap pedagang di pasar tradisional bersama pengelola lebih sadar soal kebersihan.(yn)
Kadin: Pasar tradisional serap 35 juta pekerja
AKARTA (Bisnis.com): Wakil Ketua Umum Bidang Investasi dan Perhubungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chris Kanter mengatakan pasar tradisional telah menyerap tenaga kerja secara langsung sebanyak 35 juta orang.
Sementara itu, lanjutnya, jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berjualan di pasar tradisional mencapai 12,5 juta orang.
“Pasar tradisional memiiki peran strategis sebagai pusat kebutuhan barang masyarakat,” katanya, hari ini.
Melihat peran strategis tersebut, menurut dia, dibutuhkan peran sejumlah asosiasi, termasuk Kadin, untuk membantu mencarikan solusi terkait permasalahan yang kerap terjadi.
“Untuk itu kami butuh berdialog dengan pelaku pedagang pasar dan pengelola pasar [tentang] bagaimana langkah ke depannya supaya tetap bisa bersaing,” ujarnya.(er)
Sementara itu, lanjutnya, jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berjualan di pasar tradisional mencapai 12,5 juta orang.
“Pasar tradisional memiiki peran strategis sebagai pusat kebutuhan barang masyarakat,” katanya, hari ini.
Melihat peran strategis tersebut, menurut dia, dibutuhkan peran sejumlah asosiasi, termasuk Kadin, untuk membantu mencarikan solusi terkait permasalahan yang kerap terjadi.
“Untuk itu kami butuh berdialog dengan pelaku pedagang pasar dan pengelola pasar [tentang] bagaimana langkah ke depannya supaya tetap bisa bersaing,” ujarnya.(er)
Senin, 05 Juli 2010
Soal Revitalisasi Pasar Tradisional, Pemerintah Angkat Tangan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah pusat angkat tangan soal renovasi pasar tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Mari, tugas merevitalisasi 2 juta unit pasar tradisional itu adalah tugas pemerintah daerah.
"Dari anggaran kita bantu, tapi pasar sedemikian banyak, tidak mungkin bantu semua," ujarnya saat meninjau Pasar Glodok, Sabtu (4/7).
Pemerintah pusat, kata Mari, hanya akan memberi dana pancingan dan tidak mampu menanggung seluruh biaya revitalisasi pasar yang ada. "Kuncinya di pemerintah daerah dan perusahaan daerah pasar setempat," tambah Mari.
Departemen Perdagangan telah memberikan anggaran stimulus pembangunan 36 unit pasar tradisional di 23 kabupaten dan kota dengan total anggaran sebesar Rp 215 miliar. Menurut Mari, dana itu telah dikucurkan dan sedang dalam proses tender di tingkat daerah. "Kami optimistis sebelum akhir tahun renovasi pasar bisa selesai," katanya.
Sementara itu Direktur Utama Pasar Jaya, Djangga Lubis mengatakan pihaknya telah memperbaiki 59 dari 151 pasar yang ada di DKI Jakarta. "Kami memiliki program hingga 2015 agar semua pasar dalam kondisi baik," kata dia.
Kriteria pasar tradisional yang baik adalah pasar yang memiliki lahan parkir, tempat pembuangan sampah, akses yang terjangkau angkutan umum, ventilasi udara yang baik juga terjaga kebersihan dan keamanannya. Namun, kata Mari yang harus diperhatikan bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga pengelolaan pasar salah satunya tentang pedagangan kaki lima. Menurutnya banyak pedagang yang berada di dalam pasar kalah bersaing dengan pedagang kaki lima yang membua lapak di luar pasar. "Di pasar manapun, pasti ada kaki lima. Bukannya melarang tapi harus diatur," katanya sembari meminta pengelola pasar memberikan tempat bagi pedagang kaki lima.
Sebelumnya hasil riset Nielsen menyatakan pasar tradisional masih menjadi tujuan utama belanja produk segar. Konsumen menghabiskan hampir 50 persen atau sekitar Rp 500 ribu per bulan untuk membeli produk konsumen. Pada 2008, 62 persen konsumen di Jabodetabek belanja daging di pasar, sedangkan di pasar modern hanya 11 persen.
Selain itu pembelian sayur dari gerobak sayur meningkat dari 18 persen ke 20 persen di Jabodetabek. Sebesar 53 persen konsumen berbelanja ikan di pasar basah dan hanya 7 persen yang membeli ikan di pasar modern
"Dari anggaran kita bantu, tapi pasar sedemikian banyak, tidak mungkin bantu semua," ujarnya saat meninjau Pasar Glodok, Sabtu (4/7).
Pemerintah pusat, kata Mari, hanya akan memberi dana pancingan dan tidak mampu menanggung seluruh biaya revitalisasi pasar yang ada. "Kuncinya di pemerintah daerah dan perusahaan daerah pasar setempat," tambah Mari.
Departemen Perdagangan telah memberikan anggaran stimulus pembangunan 36 unit pasar tradisional di 23 kabupaten dan kota dengan total anggaran sebesar Rp 215 miliar. Menurut Mari, dana itu telah dikucurkan dan sedang dalam proses tender di tingkat daerah. "Kami optimistis sebelum akhir tahun renovasi pasar bisa selesai," katanya.
Sementara itu Direktur Utama Pasar Jaya, Djangga Lubis mengatakan pihaknya telah memperbaiki 59 dari 151 pasar yang ada di DKI Jakarta. "Kami memiliki program hingga 2015 agar semua pasar dalam kondisi baik," kata dia.
Kriteria pasar tradisional yang baik adalah pasar yang memiliki lahan parkir, tempat pembuangan sampah, akses yang terjangkau angkutan umum, ventilasi udara yang baik juga terjaga kebersihan dan keamanannya. Namun, kata Mari yang harus diperhatikan bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga pengelolaan pasar salah satunya tentang pedagangan kaki lima. Menurutnya banyak pedagang yang berada di dalam pasar kalah bersaing dengan pedagang kaki lima yang membua lapak di luar pasar. "Di pasar manapun, pasti ada kaki lima. Bukannya melarang tapi harus diatur," katanya sembari meminta pengelola pasar memberikan tempat bagi pedagang kaki lima.
Sebelumnya hasil riset Nielsen menyatakan pasar tradisional masih menjadi tujuan utama belanja produk segar. Konsumen menghabiskan hampir 50 persen atau sekitar Rp 500 ribu per bulan untuk membeli produk konsumen. Pada 2008, 62 persen konsumen di Jabodetabek belanja daging di pasar, sedangkan di pasar modern hanya 11 persen.
Selain itu pembelian sayur dari gerobak sayur meningkat dari 18 persen ke 20 persen di Jabodetabek. Sebesar 53 persen konsumen berbelanja ikan di pasar basah dan hanya 7 persen yang membeli ikan di pasar modern
Jumat, 18 Juni 2010
DPRD Kota Batu Protes Calon Investor Pembangunan Pasar
Batu (beritajatim.com) - Pembangunan Pasar Besar Kota Batu yang rencananya akan digarap oleh PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI) Jakarta� terus menuai protes dari berbagai kalangan.
Baik protes dari para pedagang sendiri maupun dari pihak lembaga dewan setempat. Protes dari lembaga dewan disampaikan langsung oleh ketua DPRD Kota Batu Suliadi.
Menurutnya, dewan sendiri tidak mempersoalkan pembangunan Pasar Besar Kota Batu. "Asal pihak investor tidak merugikan para pedagang yang ada," katanya.
Suliadi menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah diajak komunikasi dan koordinasi dalam rencana pembangunan Pasar Besar itu. Baik oleh calon investor, maupun oleh pihak eksekutif. "Mendengar nama PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI) saja baru sekarang, apalagi diajak koordinasi,"akunya.
Yang jelas kata politisi dari PDIP ini, secara formal, lembaga dewan tidak pernah didatangi, diajak bicara terkait pembangunan pasar besar Kota batu itu.
"Hanya, seingat saya, dewan pernah diundang oleh calon investor dalam acara sosialisasi, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI). Secara formal tidak ada komunikasi,” tegasnya.
Lebih lanjut Suliadi menjelaskan, seharusnya, pihak calon investor itu harus banyak melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pihak instansi terkait seperti Himpunan Pedagang Pasar (HPP).
Agar pedagang dan semua instansi terkait dapat memahami secara utuh rencana pembanguanan pasar itu. Dari temuan anggota dewan dilapangan, rencana pembangunan pasar besar yang rencananya akan menelan biaya senilai Rp 150 Miliar, yang akan diambilkan dari dana APBN ini banyak ditolak para pedagang.
"Tetapi, tidak sedikit pedagang yang menerimanya. Kalau saya secara tegas, tidak masalah dibangun, asal tidak merugikan pedagang,” tegasnya lagi.
Selain itu, Suliadi juga menyampaikan bahwa dewan tidak banyak menyikapi rencana pembangunan pasar itu, bukan karena tutup mata. Tetapi memang karena tidak diajak komunikasi oleh investor dan eksekutif.
"Dewan sebagai wakil rakyat, tetap akan selalu memperjuangkan rakyat," ujarnya.
Protes kepada pihak calon investor akibat kurangnya komunikasi dan koodinasi dengan lembaga dewan juga disampaikan ketua Komisi B Hari Purwanto. "Harapan saya pihak calon investor harus mengkomunikasikan secara utuh dengan lembaga dewan. Sosialisasinya kepada para pedagang harus optimal. Begitu juga dengan pihak Himpunan Pedagang Pasar (HPP)," katanya.
Seperti diberitakan beritajatim.com sebelumnya, calon investor mengaku tidak melakukan langkah mundur meski ada penolakan dari sejumlah pedagang. Pihaknya tetap melakukan sosialisasi sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan segera.
"Tidak apa-apa. Jika ada pedagang melakukan penolakan hingga melakukan langkah-langkah pengumuman investor tidak boleh masuk, itu adalah hak mereka," ungkap Irwan Khalis, Direktur PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI).
Jika pedagang langsung setuju ketika ada investor masuk, hal itu adalah luar biasa. ‘’Kalau semua langsung setuju, itu namanya mukjizat. Jadi, kami harus bersabar dalam menawarkan konsep rencana pembangunan pasar besar di Kota Batu ini,’’ terangnya.[ain/ted
Baik protes dari para pedagang sendiri maupun dari pihak lembaga dewan setempat. Protes dari lembaga dewan disampaikan langsung oleh ketua DPRD Kota Batu Suliadi.
Menurutnya, dewan sendiri tidak mempersoalkan pembangunan Pasar Besar Kota Batu. "Asal pihak investor tidak merugikan para pedagang yang ada," katanya.
Suliadi menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah diajak komunikasi dan koordinasi dalam rencana pembangunan Pasar Besar itu. Baik oleh calon investor, maupun oleh pihak eksekutif. "Mendengar nama PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI) saja baru sekarang, apalagi diajak koordinasi,"akunya.
Yang jelas kata politisi dari PDIP ini, secara formal, lembaga dewan tidak pernah didatangi, diajak bicara terkait pembangunan pasar besar Kota batu itu.
"Hanya, seingat saya, dewan pernah diundang oleh calon investor dalam acara sosialisasi, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI). Secara formal tidak ada komunikasi,” tegasnya.
Lebih lanjut Suliadi menjelaskan, seharusnya, pihak calon investor itu harus banyak melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pihak instansi terkait seperti Himpunan Pedagang Pasar (HPP).
Agar pedagang dan semua instansi terkait dapat memahami secara utuh rencana pembanguanan pasar itu. Dari temuan anggota dewan dilapangan, rencana pembangunan pasar besar yang rencananya akan menelan biaya senilai Rp 150 Miliar, yang akan diambilkan dari dana APBN ini banyak ditolak para pedagang.
"Tetapi, tidak sedikit pedagang yang menerimanya. Kalau saya secara tegas, tidak masalah dibangun, asal tidak merugikan pedagang,” tegasnya lagi.
Selain itu, Suliadi juga menyampaikan bahwa dewan tidak banyak menyikapi rencana pembangunan pasar itu, bukan karena tutup mata. Tetapi memang karena tidak diajak komunikasi oleh investor dan eksekutif.
"Dewan sebagai wakil rakyat, tetap akan selalu memperjuangkan rakyat," ujarnya.
Protes kepada pihak calon investor akibat kurangnya komunikasi dan koodinasi dengan lembaga dewan juga disampaikan ketua Komisi B Hari Purwanto. "Harapan saya pihak calon investor harus mengkomunikasikan secara utuh dengan lembaga dewan. Sosialisasinya kepada para pedagang harus optimal. Begitu juga dengan pihak Himpunan Pedagang Pasar (HPP)," katanya.
Seperti diberitakan beritajatim.com sebelumnya, calon investor mengaku tidak melakukan langkah mundur meski ada penolakan dari sejumlah pedagang. Pihaknya tetap melakukan sosialisasi sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan segera.
"Tidak apa-apa. Jika ada pedagang melakukan penolakan hingga melakukan langkah-langkah pengumuman investor tidak boleh masuk, itu adalah hak mereka," ungkap Irwan Khalis, Direktur PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI).
Jika pedagang langsung setuju ketika ada investor masuk, hal itu adalah luar biasa. ‘’Kalau semua langsung setuju, itu namanya mukjizat. Jadi, kami harus bersabar dalam menawarkan konsep rencana pembangunan pasar besar di Kota Batu ini,’’ terangnya.[ain/ted
Selasa, 15 Juni 2010
Calon Investor Pasar Batu Siap Dialog
Batu, Bhirawa
Penolakan pedagang Pasar Kota Batu yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) tak menyurutkan langkah calon investor pembangunan Pasar Batu untuk mundur.
Calon investor dari Jakarta ini tetap akan melakukan sosialisasi kepada pedagang, sehingga pembangunan dapat segera dimulai. ''Kita menghargai sikap sejumlah pedagang yang melakukan penolakan hingga melakukan langkah-langkah memasang poster penolakan terhadap masuknya investor. Itu hak mereka,'' ungkap, Direktur PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI), Irwan Khalis, Selasa kemarin (15/6).
Investor yang juga membangun Pasar Johar Semarang ini sebenarnya siap dialog dengan pedagang. Dengan dialog itu kedua belah pihak akan sama-sama tahu keinginan pengembangan pasar yang diinginkan. ''Selama mereka masih bisa diajak bicara, hal itu lebih baik, '' tukasnya saat ditemui di Balai Kota Batu.
Calon investor yang masih melakukan sosialisasi ini malahan siap dihakimi ketika dialog. Jika calon investor itu melakukan kesalahan terhadap pedagang hingga investor tidak boleh masuk, hal itu juga harus dijelaskan. Selain itu calon investor masih melakukan.
Sebuah penawaran tentu tidak akan langsung diterima. Pedagang juga masih butuh keyakinan untuk menerima pembangunan itu. Irwan juga menyebut, pedagang Pasar Batu berjumlah ribuan. Setiap orang tentu memiliki pendapat masing-masing untuk menanggapi masalah pembangunan hingga konsep yang ditawarkan investor. Makanya dia menanggapi wajar jika ada pedagang yang menolak atau menerima pembangunan.
''Berdasarkan pengalaman, pedagang tentu tidak semua langsung mengiyakan ketika kami berusaha membangun. Masalahnya pedagang berjumlah ribuan dan mereka memiliki pendapat yang tentu berbeda-beda,'' tambahnya.
Jika pedagang langsung setuju ketika ada investor masuk, hal itu adalah luar biasa. ''Kalau semua langsung setuju, itu namanya mukjizat. Jadi kami harus bersabar dalam menawarkan konsep,'' pungkasnya.
Penolakan pedagang Pasar Kota Batu yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) tak menyurutkan langkah calon investor pembangunan Pasar Batu untuk mundur.
Calon investor dari Jakarta ini tetap akan melakukan sosialisasi kepada pedagang, sehingga pembangunan dapat segera dimulai. ''Kita menghargai sikap sejumlah pedagang yang melakukan penolakan hingga melakukan langkah-langkah memasang poster penolakan terhadap masuknya investor. Itu hak mereka,'' ungkap, Direktur PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI), Irwan Khalis, Selasa kemarin (15/6).
Investor yang juga membangun Pasar Johar Semarang ini sebenarnya siap dialog dengan pedagang. Dengan dialog itu kedua belah pihak akan sama-sama tahu keinginan pengembangan pasar yang diinginkan. ''Selama mereka masih bisa diajak bicara, hal itu lebih baik, '' tukasnya saat ditemui di Balai Kota Batu.
Calon investor yang masih melakukan sosialisasi ini malahan siap dihakimi ketika dialog. Jika calon investor itu melakukan kesalahan terhadap pedagang hingga investor tidak boleh masuk, hal itu juga harus dijelaskan. Selain itu calon investor masih melakukan.
Sebuah penawaran tentu tidak akan langsung diterima. Pedagang juga masih butuh keyakinan untuk menerima pembangunan itu. Irwan juga menyebut, pedagang Pasar Batu berjumlah ribuan. Setiap orang tentu memiliki pendapat masing-masing untuk menanggapi masalah pembangunan hingga konsep yang ditawarkan investor. Makanya dia menanggapi wajar jika ada pedagang yang menolak atau menerima pembangunan.
''Berdasarkan pengalaman, pedagang tentu tidak semua langsung mengiyakan ketika kami berusaha membangun. Masalahnya pedagang berjumlah ribuan dan mereka memiliki pendapat yang tentu berbeda-beda,'' tambahnya.
Jika pedagang langsung setuju ketika ada investor masuk, hal itu adalah luar biasa. ''Kalau semua langsung setuju, itu namanya mukjizat. Jadi kami harus bersabar dalam menawarkan konsep,'' pungkasnya.
Jumat, 11 Juni 2010
APBD Tak Cukup untuk Bangun Pasar
BATU – Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko siap berdialog dengan pedagang Pasar Batu, terkait permasalahan atas rencana pembangunan pasar. Pertemuan itu tentu berguna untuk mencari solusi yang tepat, sebelum pembangunan dilakukan.
‘’ Siapa saja kan boleh bertemu. Kalau pedagang ingin ketemu, ya monggo saja. Namun harus dicari waktunya yang tepat,’’ ungkap Eddy Rumpoko kepada Malang Post.
Mengenai rencana pertemuan dengan pedagang itu sendiri, bukan hal yang baru. Sejak di dilantik menjadi Wali Kota Batu tiga tahun lalu, langsung berkunjung ke pasar dan bertemu langsung dengan kalangan pedagang. Banyak masukan yang didapat, termasuk permintaan pembenahan yang saat itu disuarakan pedagang.
Wakil Ketua DPD PDIP Jatim ini menyebutkan, pihaknya sudah mengetahui permasalahan pedagang. Malahan sejumlah pedagang yang menolak kedatangan investor dengan dituangkan dalam pengumuman berisi investor dilarang masuk pasar, pihaknya juga sudah mengetahuinya.
Eddy sebenarnya sangat menginginkan kondisi pasar memiliki perkembangan yang pesat. Malahan Pasar Batu juga menjadi pusat grosir selain perdagangan ritel. Jika Pasar Batu sudah menjadi pusat grosir untuk buah hingga sayuran, hal itu bisa dikembangkan ke grosir lainnya.
‘’Sebut saja orang mau membeli kain dengan harga murah, tidak harus ke Pasar Turi Surabaya, tetapi bisa ke Batu. Selain itu potensi wisatawan yang besar juga harus menjadi pangsa pasar tersendiri bagi para pedagang,’’ tambahnya.
Pembangunan pasar, kata dia, semata-mata berpihak kepada warga Batu khususnya para pedagang. Masalahnya semua pesaing sekarang ini, sudah berbenah baik dalam pelayananan hingga kenyamanan. Jika Pasar Batu tidak segera berbenah, tentu akan makin ditinggalkan konsumen.
‘’Plasa Batu saja siap berbenah karena manajemen sudah mengajukan izin. Jika semua pusat-pusat perekonomian berbenah sementara Pasar Batu tidak berbenah, pasti akan tertinggal. Belum lagi serbuan minimarket-minimarket juga terus meningkat,’’ tambahnya.
Soal investor yang akan membangun Pasar Batu, kata dia, menjadi hal positif. Jika pembangunan harus menggunakan dana APBD, Pemkot tentu tidak akan sanggup. Pembangunan pasar seluas empat hektar itu, akan menghabiskan anggaran Rp 150 M, padahal APBD Kota Batu hanya senilai Rp 400 M.
Menurutnya, investor yang bergerak dalam pembangunan pasar jumlahnya tidak seberapa. Mereka pasti membutuhkan jangka waktu yang lama, untuk mengembalikan investasinya. Investor cenderung lebih memilih pembangunan ruko atau mall, karena investasi bisa kembali dalam waktu dua atau tiga tahun.
‘’Kalau investor itu beli tanah dan langsung dibangun mall, apakah kondisi itu tidak semakin mematikan pasar. Syukur para investor masih mau membangun pasar,’’ katanya. (feb/lyo)
‘’ Siapa saja kan boleh bertemu. Kalau pedagang ingin ketemu, ya monggo saja. Namun harus dicari waktunya yang tepat,’’ ungkap Eddy Rumpoko kepada Malang Post.
Mengenai rencana pertemuan dengan pedagang itu sendiri, bukan hal yang baru. Sejak di dilantik menjadi Wali Kota Batu tiga tahun lalu, langsung berkunjung ke pasar dan bertemu langsung dengan kalangan pedagang. Banyak masukan yang didapat, termasuk permintaan pembenahan yang saat itu disuarakan pedagang.
Wakil Ketua DPD PDIP Jatim ini menyebutkan, pihaknya sudah mengetahui permasalahan pedagang. Malahan sejumlah pedagang yang menolak kedatangan investor dengan dituangkan dalam pengumuman berisi investor dilarang masuk pasar, pihaknya juga sudah mengetahuinya.
Eddy sebenarnya sangat menginginkan kondisi pasar memiliki perkembangan yang pesat. Malahan Pasar Batu juga menjadi pusat grosir selain perdagangan ritel. Jika Pasar Batu sudah menjadi pusat grosir untuk buah hingga sayuran, hal itu bisa dikembangkan ke grosir lainnya.
‘’Sebut saja orang mau membeli kain dengan harga murah, tidak harus ke Pasar Turi Surabaya, tetapi bisa ke Batu. Selain itu potensi wisatawan yang besar juga harus menjadi pangsa pasar tersendiri bagi para pedagang,’’ tambahnya.
Pembangunan pasar, kata dia, semata-mata berpihak kepada warga Batu khususnya para pedagang. Masalahnya semua pesaing sekarang ini, sudah berbenah baik dalam pelayananan hingga kenyamanan. Jika Pasar Batu tidak segera berbenah, tentu akan makin ditinggalkan konsumen.
‘’Plasa Batu saja siap berbenah karena manajemen sudah mengajukan izin. Jika semua pusat-pusat perekonomian berbenah sementara Pasar Batu tidak berbenah, pasti akan tertinggal. Belum lagi serbuan minimarket-minimarket juga terus meningkat,’’ tambahnya.
Soal investor yang akan membangun Pasar Batu, kata dia, menjadi hal positif. Jika pembangunan harus menggunakan dana APBD, Pemkot tentu tidak akan sanggup. Pembangunan pasar seluas empat hektar itu, akan menghabiskan anggaran Rp 150 M, padahal APBD Kota Batu hanya senilai Rp 400 M.
Menurutnya, investor yang bergerak dalam pembangunan pasar jumlahnya tidak seberapa. Mereka pasti membutuhkan jangka waktu yang lama, untuk mengembalikan investasinya. Investor cenderung lebih memilih pembangunan ruko atau mall, karena investasi bisa kembali dalam waktu dua atau tiga tahun.
‘’Kalau investor itu beli tanah dan langsung dibangun mall, apakah kondisi itu tidak semakin mematikan pasar. Syukur para investor masih mau membangun pasar,’’ katanya. (feb/lyo)
Sabtu, 05 Juni 2010
Pemerintah Baru Bangun Dua Pasar
TEMPO Interaktif, Jakarta - Realisasi anggaran untuk pembangunan pasar masih minim. Realisai anggaran pembangunan pasar tercatat 0,76 persen dari pagu Rp 30 miliar. Rencananya, dengan anggaran tersebut Kementerian Perdagangan akan membangun 14 pasar.
"Sampai pekan keempat Mei, realisasi masih rendah," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam Rapat Kerja dengan Komisi Perdagangan dan Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (3/6).
Hingga kini baru dua pasar yang dimulai pembangunan fisiknya. Dua pasar itu adalah Pasar Lasusua, Kolaka, Sulawesi Tenggara; dan Pasar Tavanjuka, Palu, Sulawesi Tengah. "Saat ini, sebagian besar proses pembangunan masih dalam tahap tender," kata Mari Elka yang yakin pembangunan keseluruhan pasar sesuai jadwal.
Gagalnya pemerintah dalam merealisasikan anggaran pembangunan pasar sangat disayangkan. Padahal dalam program 100 hari Kabinet Indonsia Bersatu II, Kementerian Perdagangan ingin berusaha secara konsisten melaksanakan upaya revitalisasi pasar tradisional yang dapat berdampak bagi daerah.
Revitalisasi pasar diharapkan mencipatakan ketersediaan pasokan komoditas pertanian, peningkatan kualitas produk dan daya saing produk, meningkatkan kelancaran distribusi dan pemasaran barang terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta mendorong pemberdayaan petani serta kelompok tani dan UMKM.
"Sampai pekan keempat Mei, realisasi masih rendah," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam Rapat Kerja dengan Komisi Perdagangan dan Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (3/6).
Hingga kini baru dua pasar yang dimulai pembangunan fisiknya. Dua pasar itu adalah Pasar Lasusua, Kolaka, Sulawesi Tenggara; dan Pasar Tavanjuka, Palu, Sulawesi Tengah. "Saat ini, sebagian besar proses pembangunan masih dalam tahap tender," kata Mari Elka yang yakin pembangunan keseluruhan pasar sesuai jadwal.
Gagalnya pemerintah dalam merealisasikan anggaran pembangunan pasar sangat disayangkan. Padahal dalam program 100 hari Kabinet Indonsia Bersatu II, Kementerian Perdagangan ingin berusaha secara konsisten melaksanakan upaya revitalisasi pasar tradisional yang dapat berdampak bagi daerah.
Revitalisasi pasar diharapkan mencipatakan ketersediaan pasokan komoditas pertanian, peningkatan kualitas produk dan daya saing produk, meningkatkan kelancaran distribusi dan pemasaran barang terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta mendorong pemberdayaan petani serta kelompok tani dan UMKM.
Minggu, 30 Mei 2010
Investor Siap Bangun
Pemkot Belum Sediakan Lahan Penampungan Pedagang
BATU - Masuknya PT Panglima Capital Itqoni (PCI) sebagai calon investor yang berminat membangun Pasar Batu disambut gembira Pemkot Batu. Apalagi, pemkot melihat PCI sangat serius untuk menjadi investor.
Keseriusan itu bisa dilihat dari usaha PCI mengumpulkan data dan fakta tentang pasar dalam beberapa minggu ini. "Konsep yang ditawarkan PT Panglima ini bagus, karena mereka juga menyerap aspirasi pedagang secara langsung," jelas Eko Suhartono, Kabag Humah Pemkot Batu.
Menurut dia, pemkot akan memfasilitasi jika memang rencana dari investor itu juga disetujui oleh pedagang. Tetapi, untuk proses negosiasi dengan pedagang, pemkot tidak ikut campur jika pihak PT merasa sudah mampu berkomunikasi sendiri. Yang jelas, konsep yang dipaparkan PCI di Hotel Klub Bunga, Rabu (26/5) lalu, kepada para kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah), kepala desa, dan wali kota dinilai sangat bagus.
Konsep itu tidak menghilangkan kesan sebagai pasar tradisional yang telah ada saat ini. Walau kesan tradisional masih kuat, namun modelnya lebih dipermodern. Mantan Camat Bumiaji tersebut menambahkan, rencana pemkot membangun pasar salah satu tujuannya memang memajukan pasar.
Eko menjelaskan, jika pasar jadi dibangun, pemkot akan menyiapkan lahan penampungan sementara bagi pedagang. Namun, hingga saat ini, terangnya, lokasi yang akan dijadikan penampungan masih belum dibahas pemkot.
Sementara itu, PCI terus melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada pedagang. Pihak PT ingin menemui satu persatu pedagang pasar untuk menyerap masukan mereka. Selain itu, tiap pedagang yang resmi akan didata dan dipotret untuk memastikan keberadaannya.
Irwan Khalis, direktur PT PCI mengatakan, pembangunan pasar bisa dilakukan jika semua pedagang sudah sepakat dan siap. Artinya, jika dalam waktu dekat bisa menyepakati, pembangunan pasar juga bisa segera dimulai. Namun, jika pedagang masih sulit, maka bisa saja lebih lama "Intinya saat ini kami sudah siap," tegas Irwan. (lid/fir)
BATU - Masuknya PT Panglima Capital Itqoni (PCI) sebagai calon investor yang berminat membangun Pasar Batu disambut gembira Pemkot Batu. Apalagi, pemkot melihat PCI sangat serius untuk menjadi investor.
Keseriusan itu bisa dilihat dari usaha PCI mengumpulkan data dan fakta tentang pasar dalam beberapa minggu ini. "Konsep yang ditawarkan PT Panglima ini bagus, karena mereka juga menyerap aspirasi pedagang secara langsung," jelas Eko Suhartono, Kabag Humah Pemkot Batu.
Menurut dia, pemkot akan memfasilitasi jika memang rencana dari investor itu juga disetujui oleh pedagang. Tetapi, untuk proses negosiasi dengan pedagang, pemkot tidak ikut campur jika pihak PT merasa sudah mampu berkomunikasi sendiri. Yang jelas, konsep yang dipaparkan PCI di Hotel Klub Bunga, Rabu (26/5) lalu, kepada para kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah), kepala desa, dan wali kota dinilai sangat bagus.
Konsep itu tidak menghilangkan kesan sebagai pasar tradisional yang telah ada saat ini. Walau kesan tradisional masih kuat, namun modelnya lebih dipermodern. Mantan Camat Bumiaji tersebut menambahkan, rencana pemkot membangun pasar salah satu tujuannya memang memajukan pasar.
Eko menjelaskan, jika pasar jadi dibangun, pemkot akan menyiapkan lahan penampungan sementara bagi pedagang. Namun, hingga saat ini, terangnya, lokasi yang akan dijadikan penampungan masih belum dibahas pemkot.
Sementara itu, PCI terus melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada pedagang. Pihak PT ingin menemui satu persatu pedagang pasar untuk menyerap masukan mereka. Selain itu, tiap pedagang yang resmi akan didata dan dipotret untuk memastikan keberadaannya.
Irwan Khalis, direktur PT PCI mengatakan, pembangunan pasar bisa dilakukan jika semua pedagang sudah sepakat dan siap. Artinya, jika dalam waktu dekat bisa menyepakati, pembangunan pasar juga bisa segera dimulai. Namun, jika pedagang masih sulit, maka bisa saja lebih lama "Intinya saat ini kami sudah siap," tegas Irwan. (lid/fir)
Keluhan Pedagang Dipahami Investor
BATU –Pemkot Batu plus investor, tidak akan membangun Pasar Batu jika tanpa memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi para pedagang. Pembangunan pun akan dilakukan, bila berbagai pihak termasuk pedagang sudah benar-benar siap.
Direktur PT Panglima Capital Itqoni (PTPCI), Irwan Khalis menyebut bahwa setiap pasar yang akan dibangun pasti punya persoalan. Karena itu pihaknya selaku calon investor pembangunan pasar di Jalan Dewi Sartika ini, terus berusaha masuk ke pedagang untuk mengetahui persoalan mereka. Persoalan itulah, yang akan dicarikan solusi sebelum pembangunan dilaksanakan.‘’ Kami sudah bertemu sekaligus dialog dengan pedagang, untuk mengetahui kondisi di lapangan. Dalam pertemuan itu tidak hanya kami lakukan sekali, dan pertemuan selanjutkan akan terus kami itensifkan,’’ ungkapnya kepada Malang Post.
Masalah yang dihadapi pedagang Pasar Batu, diakui cukup komplek karena tidak hanya menyangkut soal penampungan saat pembangunan pasar berlangsung, namun juga sepinya pembeli. Maupun banyaknya pedagang yang masih punya tunggakan di bank, serta persoalan perwajahan pasar yang kian semrawut.
Calon investor itu, dalam pertemuan memang sengaja tidak mau dengan satu orang atau per orang pedagang. Melainkan mereka langsung masuk, dan harus bertemu dengan semua pedagang. Bahkan, investor juga melakukan pedataan berapa jumlah termasuk mengambil gambar pedagang masupun bedak mereka.
Pendataan berguna sebagai jaminan pedagang, yang nantinya untuk mendapatkan bedak dengan lokasi sejenis. Pendataan tentunya juga berguna menggali jumlah pedagang tetap, sehingga tidak ada pedagang yang tiba-tiba masuk saat pembangunan sudah dimulai.
‘’ Kami menyadari sebagian besar pedagang, masih memiliki masalah tunggakan di bank. Jika penunggak kelas kakap saja ada solusinya, apakah kalangan UKM pasar ini tidak memiliki solusi ? Saya kira tetap ada. Dan yang saya tangkap, tunggakan pedagang itu rata-rata adalah bunga bank,’’ tambah calon investor asal Jakarta ini.
Menyangkut penampungan sementara, investor juga memikirkan soal itu. Dan investor akan meminta rekomendasi dari Pemkot, untuk memberikan alternatif lokasi-lokasi mana yang bisa dijadikan penampungan.
Sementara itu Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Batu, Mufid tetap berpendapat bahwa pembangunan dengan sistem rombak total itu, sebenarnya bukan semata-mata menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami kalangan pedagang.
Persoalan Pasar Batu, tambah dia, sebenarnya hanyalah pada kosmetik atau perwajahan. Untuk memperbaikinya, tidak perlu dibangun total, melainkan cukup seperlunya. Pembangunan itu bisa dilakukan blok per blok, dengan memperhatikan blok mana yang sangat mendesak. (feb/lyo)
Direktur PT Panglima Capital Itqoni (PTPCI), Irwan Khalis menyebut bahwa setiap pasar yang akan dibangun pasti punya persoalan. Karena itu pihaknya selaku calon investor pembangunan pasar di Jalan Dewi Sartika ini, terus berusaha masuk ke pedagang untuk mengetahui persoalan mereka. Persoalan itulah, yang akan dicarikan solusi sebelum pembangunan dilaksanakan.‘’ Kami sudah bertemu sekaligus dialog dengan pedagang, untuk mengetahui kondisi di lapangan. Dalam pertemuan itu tidak hanya kami lakukan sekali, dan pertemuan selanjutkan akan terus kami itensifkan,’’ ungkapnya kepada Malang Post.
Masalah yang dihadapi pedagang Pasar Batu, diakui cukup komplek karena tidak hanya menyangkut soal penampungan saat pembangunan pasar berlangsung, namun juga sepinya pembeli. Maupun banyaknya pedagang yang masih punya tunggakan di bank, serta persoalan perwajahan pasar yang kian semrawut.
Calon investor itu, dalam pertemuan memang sengaja tidak mau dengan satu orang atau per orang pedagang. Melainkan mereka langsung masuk, dan harus bertemu dengan semua pedagang. Bahkan, investor juga melakukan pedataan berapa jumlah termasuk mengambil gambar pedagang masupun bedak mereka.
Pendataan berguna sebagai jaminan pedagang, yang nantinya untuk mendapatkan bedak dengan lokasi sejenis. Pendataan tentunya juga berguna menggali jumlah pedagang tetap, sehingga tidak ada pedagang yang tiba-tiba masuk saat pembangunan sudah dimulai.
‘’ Kami menyadari sebagian besar pedagang, masih memiliki masalah tunggakan di bank. Jika penunggak kelas kakap saja ada solusinya, apakah kalangan UKM pasar ini tidak memiliki solusi ? Saya kira tetap ada. Dan yang saya tangkap, tunggakan pedagang itu rata-rata adalah bunga bank,’’ tambah calon investor asal Jakarta ini.
Menyangkut penampungan sementara, investor juga memikirkan soal itu. Dan investor akan meminta rekomendasi dari Pemkot, untuk memberikan alternatif lokasi-lokasi mana yang bisa dijadikan penampungan.
Sementara itu Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Batu, Mufid tetap berpendapat bahwa pembangunan dengan sistem rombak total itu, sebenarnya bukan semata-mata menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami kalangan pedagang.
Persoalan Pasar Batu, tambah dia, sebenarnya hanyalah pada kosmetik atau perwajahan. Untuk memperbaikinya, tidak perlu dibangun total, melainkan cukup seperlunya. Pembangunan itu bisa dilakukan blok per blok, dengan memperhatikan blok mana yang sangat mendesak. (feb/lyo)
Jumat, 28 Mei 2010
Pedagang Persoalkan Penampungan (MALANG POST)
BATU– Pedagang Pasar Besar Batu melalui Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Mufid, minta konsep matang dari calon investor yang berencana membangun pasar di Jalan Dewi Saritika itu. Konsep tersebut utamanya menyangkut lokasi sementara, yang digunakan berdagang selama pembangunan berlangsung, sekaligus adanya jaminan perbaikan nasib.
Mufid juga membenarkan, bahwa memang para pedagang sudah mendapatkan sosialisasi dari calon investor PT Panglima Capital Itqoni (PTPCI). ‘’Mereka (manajemen PTPCI) memang sudah masuk ke Pasar Batu untuk sosialisasi. Namun kami belum melihat tawaran konsep yang matang,’’ ungkap Mufid kepada Malang Post, kemarin.
Kakak kandung aktivis kemanusiaan almarhum Munir ini menyebutkan, calon investor juga belum berani memberikan solusi terkait permasalahan pedagang hingga rencana panjang pembangunan. Apalagi tentunya dengan konsep yang ditawarkan, investor pasti akan melakukan merombak total bangunan pasar yang ada.
Ketika ada perombakan, pedagang pasti membutuhkan tempat penampungan agar bisa tetap berjualan. Sayangnya, calon investor belum menyebutkan lokasi mana yang akan dijadikan penampungan selama pembangunan berlangsung.
Untuk pembangunan itu, paling tidak investor butuh waktu sekitar satu tahun. Sementara pedagang juga memerlukan aktivitas untuk menghidupi keluarga. ‘’Lalu dimana lokasi sementara untuk penampungan? Juga belum jelas,’’ ujarnya.
Menurutnya, penampungan pedagang bukanlah persoalan sepele. Sedangkan
Kota Batu, tidak memiliki lahan yang luas untuk lokasi berjualan sekitar 2000 orang pedagang.
‘’Belum lagi persoalan pedagang, yang masih punya tunggakan di Bank Jatim, karena pembangunan pasar sebelumnya. Jika investor tetap mengedapankan pasar tradisional, lalu apa jaminanya. Saya kira pembangunan total tidak perlu dilakukan, melainkan cukup pembangunan dari blok ke blok lainnya, dengan menyesuaikan kebutuhan ?’’ tambahnya. (feb/lyo)
Mufid juga membenarkan, bahwa memang para pedagang sudah mendapatkan sosialisasi dari calon investor PT Panglima Capital Itqoni (PTPCI). ‘’Mereka (manajemen PTPCI) memang sudah masuk ke Pasar Batu untuk sosialisasi. Namun kami belum melihat tawaran konsep yang matang,’’ ungkap Mufid kepada Malang Post, kemarin.
Kakak kandung aktivis kemanusiaan almarhum Munir ini menyebutkan, calon investor juga belum berani memberikan solusi terkait permasalahan pedagang hingga rencana panjang pembangunan. Apalagi tentunya dengan konsep yang ditawarkan, investor pasti akan melakukan merombak total bangunan pasar yang ada.
Ketika ada perombakan, pedagang pasti membutuhkan tempat penampungan agar bisa tetap berjualan. Sayangnya, calon investor belum menyebutkan lokasi mana yang akan dijadikan penampungan selama pembangunan berlangsung.
Untuk pembangunan itu, paling tidak investor butuh waktu sekitar satu tahun. Sementara pedagang juga memerlukan aktivitas untuk menghidupi keluarga. ‘’Lalu dimana lokasi sementara untuk penampungan? Juga belum jelas,’’ ujarnya.
Menurutnya, penampungan pedagang bukanlah persoalan sepele. Sedangkan
Kota Batu, tidak memiliki lahan yang luas untuk lokasi berjualan sekitar 2000 orang pedagang.
‘’Belum lagi persoalan pedagang, yang masih punya tunggakan di Bank Jatim, karena pembangunan pasar sebelumnya. Jika investor tetap mengedapankan pasar tradisional, lalu apa jaminanya. Saya kira pembangunan total tidak perlu dilakukan, melainkan cukup pembangunan dari blok ke blok lainnya, dengan menyesuaikan kebutuhan ?’’ tambahnya. (feb/lyo)
Kamis, 27 Mei 2010
Pasar Batu Dilengkapi SPBU
Investor Sosialisasi Kedepankan Pasar Tradisional
BATU – Pematangan rencana pembangunan Pasar Besar Batu (PBB), kini memasuki tahapan baru. Yakni, calon investor telah melakukan pemaparan dan siap melakukan pembangunan di salah satu jantung perekonomian di Kota Wisata ini. Investor yang sudah mulai menyampaikan sosialisasi kepada para pedagang itu, adalah PT Panglima Capital ITQoni (PTPCI) asal Jakarta.
Presentasi dilakukan langsung oleh Direktur Irwan Khalis di Hotel Klub Bunga, Rabu (26/5) malam. Hadir dalam kesempatan itu, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala SKPD, Camat, Kepala Desa/Kades se-Kota Batu, anggota Kadin, PHRI dan 13 orang anggota DPRD.
‘’ Prinsipnya, nanti kami tetap mempertahankan pasar tradisional sebagai ikon pasar. Kami justru ingin meningkatkan performa, sehingga kondisi pasar akan makin ramai pengunjung, yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan pedagang,’’ ungkap Irwan Khalis Direktur PTPCI kepada Malang Post.
Investor yang sudah membangun Pasar Johar Semarang, ini sudah memiliki konsep awal untuk pembangunan pasar. Pihaknya tidak mengedepankan supermarket atau pasar modern maupun hotel berbintang. Sebaliknya, mereka akan menambah beberapa fasilitas yang dapat menjadi kunci pengunjung atau wisatawan berkunjung ke pasar.
Salah satu fasilitas yang harus ada, tak lain rest area untuk parkir bus atau kendaraan pribadi wisatawan. Dari rest area itu, wisatawan langsung bisa turun ke pasar untuk belanja barang-barang kebutuhan hingga soal souvenir.
Fasilitas lain selain rest area, adalah pom bensin atau SPBU dan masjid, yang lokasinya direncanakan di bagian paling barat (pasar sayur). Dua fasilitas tersebut, tentunya akan makin mengundang bus-bus mau masuk ke kawasan pasar.
Bangunan pasar akan terbagi menjadi beberapa lokasi untuk retail, buah, sayur dan pelengkap. Antar bangunan, akan dipisahkan dengan jalan selebar delapan meter. Jalan tersebut juga berfungsi sebagai lahan parkir, sehingga truk-truk yang mengambil buah atau sayuran tidak perlu terlalu jauh.
‘’Pada baian depan pasar, dilengkapi beberapa green house untuk display bunga. Jika nantinya pengunjung membutuhkan bunga dengan jumlah lebih banyak, mereka bisa mengambil ke pusat-pusat penjualanm seperti di Desa Sidomulyo. Makanya kami nanti harus memiliki data base bunga, dan sebagian di display pada green house,’’ katanya sembari menambahkan bangunan akan terdiri dari dua lantai dilengkapi jembatan penghubung dengan terminal.
Sedangkan bangunan pelengkap, akan difungsikan sebagai stan penjualan bunga, kuliner sampai kios souvenir. ‘’Kami akan memberi garansi, bahwa pedagang lama tetap akan mendapatkan tempat dengan harga jual lebih terjangkau,’’ tambahnya. (feb/lyo)
Senin, 26 April 2010
10 Pasar Tradisional Diremajakan Tahun Ini
VIVAnews - Untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah serbuan pasar modern, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembenahan terhadap pasar-pasar tradisional.
Saat ini, tercatat ada 97 pasar tradisional yang akan diremajakan dalam tiga tahun, karena kondisinya yang tidak lagi memadai, mengingat usianya yang sudah lebih dari 30 tahun.
Untuk tahun ini, kata Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis, ditargetkan ada 10 pasar tradisional yang akan diremajakan. “Saat ini sejumlah pasar itu sudah masuk dalam tahap pelaksanaan pembangunan,” katanya di Jakarta, dikutip dari situs Pemprov DKI, Senin, 26 April 2010.
Kesepuluh pasar tradisional yang sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan yaitu, Pasar Klender SS, Pasar Kedoya, Pasar Bojong Indah, Pasar Pademangan Barat, Pasar Koja Baru, Pasar Ganevo, Pasar Pejagalan, Pasar Perniagaan, Pasar Cipinang Besar, dan Pasar Cijantung.
Djangga Lubis mengatakan pasar-pasar tradisional harus diperbaiki karena kondisi bangunan yang sudah tidak memadai.
Namun, karena jumlah kerusakan pasar yang cukup banyak, PD Pasar Jaya akan mencari pihak ketiga yang berminat menjadi pengembang untuk memperbaiki 97 pasar tradisional itu
Saat ini, tercatat ada 97 pasar tradisional yang akan diremajakan dalam tiga tahun, karena kondisinya yang tidak lagi memadai, mengingat usianya yang sudah lebih dari 30 tahun.
Untuk tahun ini, kata Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis, ditargetkan ada 10 pasar tradisional yang akan diremajakan. “Saat ini sejumlah pasar itu sudah masuk dalam tahap pelaksanaan pembangunan,” katanya di Jakarta, dikutip dari situs Pemprov DKI, Senin, 26 April 2010.
Kesepuluh pasar tradisional yang sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan yaitu, Pasar Klender SS, Pasar Kedoya, Pasar Bojong Indah, Pasar Pademangan Barat, Pasar Koja Baru, Pasar Ganevo, Pasar Pejagalan, Pasar Perniagaan, Pasar Cipinang Besar, dan Pasar Cijantung.
Djangga Lubis mengatakan pasar-pasar tradisional harus diperbaiki karena kondisi bangunan yang sudah tidak memadai.
Namun, karena jumlah kerusakan pasar yang cukup banyak, PD Pasar Jaya akan mencari pihak ketiga yang berminat menjadi pengembang untuk memperbaiki 97 pasar tradisional itu
Selasa, 20 April 2010
Kuartal II, Penjualan Ritel Modern Diprediksi Naik 10%
Penjualan produk konsumsi di sektor ritel modern pada kuartal kedua 2010 diprediksi naik 9-10% dibandingkan periode sama 2009.
Retailer Service Director Nielsen Yongky Surya Susilo mengatakan, pertumbuhan tersebut dipicu oleh perbaikan perekonomian yang semakin positif. “Untuk penjualan di ritel modern pada kuartal kedua dibandingkan tahun lalu, bisa naik sekitar 9-10%. Hal itu menyusul asumsi perekonomian makro yang mulai membaik,” kata Yongky kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia menambahkan, penjualan produk konsumsi di ritel modern selalu menunjukkan pertumbuhan dua digit. Hal itu membuktikan, sektor ini belum mencapai titik jenuh.
Secara terpisah, Ketua Pelaksana Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta optimistis, perkiraan pertumbuhan 15-20% ritel modern sepanjang 2010 dapat tercapai. Pihaknya, jelas dia, mengacu pada asumsi-asumsi perekonomian makro dan memperkirakan pertumbuhan ritel selalu di atas ekonomi nasional.
“Untuk kuartal kedua, kinerja penjualan semakin membaik. Hal itu juga dipengaruhi oleh ekonomi makro, kestabilan politik, dan inflasi. Prediksi naik 15-20% tahun ini bisa tercapai,” kata Tutum saat dihubungi Investor Daily.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman memperkirakan, penjualan produk makanan dan minuman (mamin) olahan naik sekitar 10% dibandingkan kuartal kedua 2009.
“Angka itu pertumbuhan total di sektor ritel modern dan tradisional. Kenaikan dipicu oleh perekonomian yang semakin membaik serta dampak positif Permendag 56/2008 yang mengatur produk impor. Sehingga, penjualan produk konsumsi semakin terkontrol baik,” kata Adhi kepada Investor Daily.
Pasar Tradisional Terpangkas
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (Appsi) Ngadiran memperkirakan, penjualan produk konsumsi di pasar tradisional justru menurun. Pasalnya, tutur dia, konsumen pasar tradisional didominasi oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.
Menurut dia, kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam buruh serta gangguan cuaca yang merugikan petani dan nelayan semakin memangkas pendapatan masyarakat dari kelas ekonomi tersebut. “Penurunan penjualan bisa lebih tinggi, atau bisa juga sedikit. Tergantung kondisi ekonomi masyarakat kelas kecil. Saya prediksi, penjualan pedagang di pasar tradisional akan turun 4-8%, atau mungkin lebih dari 10%,” kata Ngadiran.
Dengan kondisi itu, lanjut Ngadiran, porsi pasar tradisional di sektor ritel nasional akan semakin tergerus dari level saat ini berkisar 67-68%
Retailer Service Director Nielsen Yongky Surya Susilo mengatakan, pertumbuhan tersebut dipicu oleh perbaikan perekonomian yang semakin positif. “Untuk penjualan di ritel modern pada kuartal kedua dibandingkan tahun lalu, bisa naik sekitar 9-10%. Hal itu menyusul asumsi perekonomian makro yang mulai membaik,” kata Yongky kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia menambahkan, penjualan produk konsumsi di ritel modern selalu menunjukkan pertumbuhan dua digit. Hal itu membuktikan, sektor ini belum mencapai titik jenuh.
Secara terpisah, Ketua Pelaksana Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta optimistis, perkiraan pertumbuhan 15-20% ritel modern sepanjang 2010 dapat tercapai. Pihaknya, jelas dia, mengacu pada asumsi-asumsi perekonomian makro dan memperkirakan pertumbuhan ritel selalu di atas ekonomi nasional.
“Untuk kuartal kedua, kinerja penjualan semakin membaik. Hal itu juga dipengaruhi oleh ekonomi makro, kestabilan politik, dan inflasi. Prediksi naik 15-20% tahun ini bisa tercapai,” kata Tutum saat dihubungi Investor Daily.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman memperkirakan, penjualan produk makanan dan minuman (mamin) olahan naik sekitar 10% dibandingkan kuartal kedua 2009.
“Angka itu pertumbuhan total di sektor ritel modern dan tradisional. Kenaikan dipicu oleh perekonomian yang semakin membaik serta dampak positif Permendag 56/2008 yang mengatur produk impor. Sehingga, penjualan produk konsumsi semakin terkontrol baik,” kata Adhi kepada Investor Daily.
Pasar Tradisional Terpangkas
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (Appsi) Ngadiran memperkirakan, penjualan produk konsumsi di pasar tradisional justru menurun. Pasalnya, tutur dia, konsumen pasar tradisional didominasi oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.
Menurut dia, kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam buruh serta gangguan cuaca yang merugikan petani dan nelayan semakin memangkas pendapatan masyarakat dari kelas ekonomi tersebut. “Penurunan penjualan bisa lebih tinggi, atau bisa juga sedikit. Tergantung kondisi ekonomi masyarakat kelas kecil. Saya prediksi, penjualan pedagang di pasar tradisional akan turun 4-8%, atau mungkin lebih dari 10%,” kata Ngadiran.
Dengan kondisi itu, lanjut Ngadiran, porsi pasar tradisional di sektor ritel nasional akan semakin tergerus dari level saat ini berkisar 67-68%
Senin, 19 April 2010
KPPU Minta Pemerintah Terbitkan UU Pasar Modern
JAKARTA, INVESTOR DAILY
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah segera membentuk undang-undang pasar modern mengenai zonasi dan persyaratan perdagangan (trading term) ritel modern.
Soalnya, KPPU menganggap peraturan presiden (Perpres) dan peraturan menteri perdagangan (Permendag) pasar modern belum efektif menghilangkan bentuk dominasi peritel terhadap pemasok. Ini terlihat dari tidak seimbangnya posisi tawar (bargaining position) antara pemasok dan peritel, serta tidak adanya sanksi yang keras dan tegas dalam aturan ini.
"Kami memberikan saran kepada pemerintah agar segera membentuk UU yang mengatur industri ritel, hal ini mengingat kedua peraturan yang ada tidak efektif memperbaiki ketidaksebandingan ini," kata Kepala Biro Humas KPPU A. Junaidi dalam siaran pers di Jakarta akhir pekan lalu.
Aturan mengenai pasar modern tertuang dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008.
Junaidi mengungkapkan UU ini nantinya dapat diimplementasikan sebagai payung ketentuan pelaksanaan dan pengawasan pembatasan trading term. “Dengan adanya landasan hukum yang jelas, pengaturan industri ini menjadi sangat kuat dan menciptakan kesejahteraan rakyat secara optimal," tuturnya.
Menurut Junaidi berdasarkan analisis KPPU, ketidakseimbangan posisi antara ritel modern dan pemasok kian besar khususnya ketika terjadi akuisisi. Di luar itu, dia menilai tidak ada kejelasan siapa penegak hukum bagi pelanggar dua peraturan itu
Dia juga menilai, ada ruang penetapan jenis dan besaran trading term yang bersifat sepihak pada perusahaan ritel modern. "Oleh karena itulah komisi memandang perlu adanya peraturan setingkat UU yang memiliki kekuatan berlaku yang lebih kuat dan sanksi yang lebih tegas," tuturnya.
Tidak efektifnya dua aturan pasar modern terlihat dalam kasus Carrefour. Berdasarkan putusan No. 09/KPPU-L/2009 disimpulkan bahwa Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008 (Permendag) membuka celah terjadinya penerapan trading term dari pemegang posisi dominan yang bersifat eksploitatif dan sangat membebani pemasok.
Selain mengatur terkait posisi tawar dalam persyaratan perdagangan di ritel modern, UU zonasi dan persyaratan perdagangan ritel modern perlu juga mengatur tentang aspek permasalahan persaingan tidak sebanding antara peritel modern dan ritel tradisional.
Rabu, 14 April 2010
Chairul Tanjung Kuasai Carrefour
Para Group milik Chairul Tanjung, melalui Trans Corp resmi membeli 40% saham PT Carrefour Indonesia. Trans Corp kini menjadi pemegang saham tunggal terbesar perusahaan ritel tersebut.
Pemegang saham PT Carrefour Indonesia lainnya adalah Carrefour SA (39%), Carrefour Netherland BV (9,5%), dan Onesia BV (11,5%).
"Saya berharap dengan akuisisi ini dapat membangkitkan semangat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk terus tumbuh menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan menjadi kebanggaan bangsa,” ujar Chairul Tanjung dalam siaran persnya, Jumat (16/4).
"Saya berharap dengan akuisisi ini dapat membangkitkan semangat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk terus tumbuh menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan menjadi kebanggaan bangsa,” ujar Chairul Tanjung dalam siaran persnya, Jumat (16/4).
Chairul Tanjung mengatakan, pihaknya dalam jangka pendek akan berusaha menyelesaikan kasus yang menimpa perusahaan ritel ini secepatnya.
PT Carrefour Indonesia sebelumnya telah mengakuisisi 75% saham PT Alfa Retailindo Tbk (operator supermarket Alfa) senilai Rp 674 miliar. Carrefour membeli saham Alfa dari PT Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Ltd selaku pemegang saham Alfa masing-masing 55% dan 40% di Paris, Perancis, pada 21 Januari 2008.
Namun, dengan akuisisi itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Carrefour Indonesia terbukti secara sah melakukan monopoli dan mendominasi pasar ritel (upstream, red) di Indonesia pasca mengakuisisi 75% saham Alfa Retailindo. Dalam putusan KPPU terhadap perkara No 09/KPPU-L/2009 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atas akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia, peritel asal Prancis itu dijatuhi hukuman denda Rp 25 miliar. KPPU juga memerintahkan Carrefour melepas seluruh kepemilikan sahamnya di Alfa Retailindo.
Senin, 12 April 2010
Pemerintah Canangkan Gerakan Pasar Sehat
Pemerintah mencanangkan gerakan pasar sehat untuk mencegah penyebaran penyakit dan masalah kesehatan lain yang terkait dengan kebersihan bahan makanan.
| Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih meresmikan pelaksanaan gerakan itu pada puncak peringatan Hari Kesehatan Sedunia di Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Minggu, demikian siaran pers yang diterima Antara dari Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan. Pada kesempatan itu Menkes mengatakan gerakan pasar sehat merupakan bagian dari upaya penanganan masalah kesehatan di perkotaan. Menurut dia, masalah kesehatan di perkotaan lebih kompleks dan beragam karena merupakan gabungan antara masalah kesehatan konvensional dan modern, baik dari aspek medis maupun masalah kesehatan masyarakat. Penduduk perkotaan harus berhadapan dengan masalah kesehatan konvensional seperti penyakit infeksi dan menular, kurang gizi, dan penyakit yang terkait dengan lingkungan buruk serta masalah kesehatan modern semacam penyakit degeneratif, kelebihan gizi, penyakit kelamin, serta penyalahgunaan napza dan minuman keras. Ia menjelaskan, untuk mengatasi masalah kesehatan perkotaan yang terkait dengan urbanisasi pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan. Kebijakan itu, menurut dia, antara lain bisa direalisasikan dengan melaksanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), memperluas Kawasan Tidak Merokok (KTR) di ruang publik, memperluas ruang terbuka hijau dan area olah raga, serta menjalankan gerakan pasar sehat. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama sebelumnya mengatakan gerakan pasar sehat penting mengingat jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 13.650 pasar dengan sekitar 12,6 juta pedagang. "Jika rata-rata pedagang mempunyai empat anggota keluarga, ada 50 juta orang yang terkait dengan pasar tradisional atau hampir seperempat populasi penduduk Indonesia," katanya. Di samping itu, ia melanjutkan, pasar tradisional memenuhi 60% kebutuhan pangan penduduk. Namun selama ini pasar tradisional dikenal sebagai pasar becek dengan kondisi umum kotor, bau, pengap, panas, dan tidak aman. Saat kasus flu burung merebak, pasar tradisional juga diduga menjadi salah satu tempat dengan risiko penularan flu burung tinggi. Karena itu, badan dunia FAO dan WHO merekomendasikan pelaksanaan gerakan pasar sehat. Tjandra menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat untuk mewujudkan pasar yang bersih, nyaman, aman dan sehat oleh masyarakat secara madiri. Menurut pedoman tersebut, sebuah pasar sehat harus memiliki infrastruktur yang memenuhi syarat kesehatan, dikelola berdasarkan kaidah kesehatan, serta didukung perilaku hidup bersih dan sehat dari para pedagang, pengelola, dan pengunjung |
Chairul Tanjung Siap Akuisisi Alfa Retailindo
Pemilik Para Group Chairul Tanjung tengah berupaya mengakuisisi PT Alfa Retailindo Tbk (ALFA). Sebagian besar saham ALFA saat ini dimiliki PT Carrefour Indonesia.
Niat untuk membeli Carefour ini terlontarkan Chairul saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta seminar Pesta Wirausaha 2010 di Balai Kartini Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Minggu (11/4).
"Untuk Carefour, doakan saja," ujarnya singkat.
Namun lelaki yang masuk dalam daftar 1.000 orang terkaya di dunia versi Majalah Forbes tersebut enggan menjelaskan lebih lanjut terkait aksi Para Group ini.
Kabar penjualan PT Alfa Retailindo Tbk (ALFA) tengah menjadi pembicaraan di kalangan terbatas. Carefour disebutkan siap menjual sahamnya di perusahaan ritel tersebut. Salah satu yang menjadi calon pembeli adalah Para Group yang dipimpin Chairul Tanjung.
Kamis, 25 Maret 2010
97 Pasar Tradisional di Jakarta Rusak Parah
Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis memastikan bahwa hampir seluruh Pasar Inpres yang ada di Jakarta sudah berusia lebih dari 20 tahun.
Dari 153 Pasar Inpres yang ada di Jakarta, sebanyak 97 pasar kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. "Dari jumlah itu, 97 pasar kondisinya tidak memadai," kata Djangga dalam jumpa pers di PD Pasar Jaya, Kamis 25 Maret 2010.
Menurut Djangga, pihaknya akan segera melakukan peremajaan secara bertahap. Saat ini pasar tradisional dekat dengan kondisi yang jorok, bau, dan becek. "Target kita dalam waktu tiga tahun dapat dilakukan pembangunan," jelasnya.
Djangga menjelaskan, nantinya bangunan pasar tradisional akan dibuat konsep modern namun diisi oleh pedagang tradisional.
"Kenyamanan adalah faktor utama dalam pelayanan," tambahnya.
Djangga optimis pasar tradisional dapat berkembang dengan baik, sebab pasar tradisional memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pasar modern. "Pasar kita cukup banyak dan lokasinya strategis. Terkenal barang-barangnya segar. Dan bisa tawar menawar," jelasnya
Dari 153 Pasar Inpres yang ada di Jakarta, sebanyak 97 pasar kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. "Dari jumlah itu, 97 pasar kondisinya tidak memadai," kata Djangga dalam jumpa pers di PD Pasar Jaya, Kamis 25 Maret 2010.
Menurut Djangga, pihaknya akan segera melakukan peremajaan secara bertahap. Saat ini pasar tradisional dekat dengan kondisi yang jorok, bau, dan becek. "Target kita dalam waktu tiga tahun dapat dilakukan pembangunan," jelasnya.
Djangga menjelaskan, nantinya bangunan pasar tradisional akan dibuat konsep modern namun diisi oleh pedagang tradisional.
"Kenyamanan adalah faktor utama dalam pelayanan," tambahnya.
Djangga optimis pasar tradisional dapat berkembang dengan baik, sebab pasar tradisional memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pasar modern. "Pasar kita cukup banyak dan lokasinya strategis. Terkenal barang-barangnya segar. Dan bisa tawar menawar," jelasnya
Senin, 22 Februari 2010
PASAR TRADISIONAL: Pedagang Pasar Minta Akses ke Pemasok Besar
JAKARTA. Perusahaan ritel asal Perancis menggelar pelatihan bagi pedagang pasar tradisional di beberapa titik di Jakarta. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran menilai ada hal yang lebih mendesak untuk dilakukan dalam waktu dekat.
Hal mendesak yang menjadi kebutuhan para pedagang pasar tradisional tersebut adalah akses berdagang. "Pedagang pasar membutuhkan akses untuk bisa mendapatkan barang dari pemasok besar," kata Ngadiran, Senin (22/2).
Menurut Ngadiran, selama ini pedagang kecil hanya memiliki akses pasokan dari pedagang kecil. Sehingga, harga yang didapat pun menjadi lebih besar dibandingkan harga yang didapat peritel besar dari pemasok besar. Akibatnya pedagang kecil level pasar maupun warung-warung di kawasan pemukiman menjadi kalah bersaing.
"Kalau jualan dengan margin yang proporsional pasti kalah dengan ritel yang jual lebih murah, kalau jual murah agar konsumen tertarik bisa rugi sendiri," cetus Ngadiran.
Ngadiran mengatakan, kondisi pedagang kecil yang harus bersaing dengan pedagang besar membuat persaingan menjadi tidak sehat. Ia mencontohkan, selain soal harga pedagang pasar kalah bersaing dalam hal kenyamanan. Tidak heran konsumen pun cenderung pergi ke ritel besar untuk membeli produk yang sama namun dengan harga yang lebih murah itu.
Belum lagi perlakuan pembayaran oleh pemasok yang tidak seimbang. Menurut Ngadiran, peritel besar bisa mendapatkan kemudahan pembayaran kepada pemasok dengan siklus tertentu, sementara pedagang kecil harus selalu membayar secara langsung. "Kami juga membutuhkan keberpihakan dalam hal itu," ucap Nadiran.
Karenanya selain memberikan pelatihan usaha, Ngadiran juga mendesak kepada Carrefour untuk memberikan akses pedagang kecil untuk mendapatkan barang dari pemasok besar. "Tidak cukup hanya soal higenis yang dibahas, yang lebih mendesak adalah bagaimana mendapat barang dengan harga yang bersaing," tandasnya.
Hal mendesak yang menjadi kebutuhan para pedagang pasar tradisional tersebut adalah akses berdagang. "Pedagang pasar membutuhkan akses untuk bisa mendapatkan barang dari pemasok besar," kata Ngadiran, Senin (22/2).
Menurut Ngadiran, selama ini pedagang kecil hanya memiliki akses pasokan dari pedagang kecil. Sehingga, harga yang didapat pun menjadi lebih besar dibandingkan harga yang didapat peritel besar dari pemasok besar. Akibatnya pedagang kecil level pasar maupun warung-warung di kawasan pemukiman menjadi kalah bersaing.
"Kalau jualan dengan margin yang proporsional pasti kalah dengan ritel yang jual lebih murah, kalau jual murah agar konsumen tertarik bisa rugi sendiri," cetus Ngadiran.
Ngadiran mengatakan, kondisi pedagang kecil yang harus bersaing dengan pedagang besar membuat persaingan menjadi tidak sehat. Ia mencontohkan, selain soal harga pedagang pasar kalah bersaing dalam hal kenyamanan. Tidak heran konsumen pun cenderung pergi ke ritel besar untuk membeli produk yang sama namun dengan harga yang lebih murah itu.
Belum lagi perlakuan pembayaran oleh pemasok yang tidak seimbang. Menurut Ngadiran, peritel besar bisa mendapatkan kemudahan pembayaran kepada pemasok dengan siklus tertentu, sementara pedagang kecil harus selalu membayar secara langsung. "Kami juga membutuhkan keberpihakan dalam hal itu," ucap Nadiran.
Karenanya selain memberikan pelatihan usaha, Ngadiran juga mendesak kepada Carrefour untuk memberikan akses pedagang kecil untuk mendapatkan barang dari pemasok besar. "Tidak cukup hanya soal higenis yang dibahas, yang lebih mendesak adalah bagaimana mendapat barang dengan harga yang bersaing," tandasnya.
Kamis, 04 Februari 2010
7 Pasar Tradisional Bakal Direnovasi
BOGOR (Pos Kota) – Tujuh Pasar Tradisional di Kota Bogor bakal direnovasi. Selanjutnya direvitalisasi menjadi Pasar Modern. Alasannya, karena selama ini ketujuh pasar tersebut dinilai kumuh dan tidak nyaman bagi masyarakat saat berbelanja.
Rencana revitalisasi ke tujuh pasar itu disampaikan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pakuan Jaya Kota Bogor yang baru dilantik Jumat (5/2), Rajab Tampubolon.
Menurut Rajab, program utama yang akan dilakukan oleh jajarannya adalah melakukan revitalisasi pasar tradisional yang saat ini kondisinya kumuh.
“Itu program prioritas pertama yang kami lakukan. Pembersihan sampah juga menjadi skala prioritas kerja kami. Alasannya, agar pasar terlihat bersih da rapi,” kata Rajab usai dilantik oleh Walikota Bogor, Diani Budiarto diruang Rapat 1 Balaikota Bogor.
Tujuh Pasar Tradisional yang akan akan direvitalisasi adalah Pasar Padasuka, Pasar Anyar, Pasar Warung Jambu, Pasar Sukasari, Pasar Bogor, Pasar Gunung Batu, dan Pasar Merde.
Ditambahkan, ketujuh pasar tradisional ini perlu diperbaiki konsep pelayanannya, agar pembeli lebih merasa nyaman berbelanja. Sistim transportasi juga akan ditata ulang, agar tidak terjadi kemacetan.
”Jika sistem transportasi tidak baik, maka akan berdampak pada lalu lintas orang dan barang dari dan ke pasar akan terhambat,” papar Ketua Kadin ini.
Tentang banyaknya pedagang Kaki-5, Rajab mengatakan, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan dinas terkait penanganan PKL tersebut.
“Setelah kita ketahui jumlah PKL yang ada di lingkungan pasar, kita bisa melakukan penataan dengan mengajak para PKL itu untuk berjualan di dalam pasar,” tandasnya sambil menambahkan, anggaran untuk menunjang programnya ini berasal dari Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau melalui APBN.
Walikota Bogor, Diani Budiarto saat dikonfirmasi terkait anggaran PD Pasar pakuan Jaya mengatakan, terkait masalah tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Direksi PD Pasar Pakuan Jaya.
“Kalau anggaran dari kita, maka dipastikan anggaran buat kebutuhan lainnya, bisa tidak tercapai. Keuangan PD Pasar Pakuan Jaya seharusnya berasal dari swasta bukan PNS,” katanya
Rencana revitalisasi ke tujuh pasar itu disampaikan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pakuan Jaya Kota Bogor yang baru dilantik Jumat (5/2), Rajab Tampubolon.
Menurut Rajab, program utama yang akan dilakukan oleh jajarannya adalah melakukan revitalisasi pasar tradisional yang saat ini kondisinya kumuh.
“Itu program prioritas pertama yang kami lakukan. Pembersihan sampah juga menjadi skala prioritas kerja kami. Alasannya, agar pasar terlihat bersih da rapi,” kata Rajab usai dilantik oleh Walikota Bogor, Diani Budiarto diruang Rapat 1 Balaikota Bogor.
Tujuh Pasar Tradisional yang akan akan direvitalisasi adalah Pasar Padasuka, Pasar Anyar, Pasar Warung Jambu, Pasar Sukasari, Pasar Bogor, Pasar Gunung Batu, dan Pasar Merde.
Ditambahkan, ketujuh pasar tradisional ini perlu diperbaiki konsep pelayanannya, agar pembeli lebih merasa nyaman berbelanja. Sistim transportasi juga akan ditata ulang, agar tidak terjadi kemacetan.
”Jika sistem transportasi tidak baik, maka akan berdampak pada lalu lintas orang dan barang dari dan ke pasar akan terhambat,” papar Ketua Kadin ini.
Tentang banyaknya pedagang Kaki-5, Rajab mengatakan, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan dinas terkait penanganan PKL tersebut.
“Setelah kita ketahui jumlah PKL yang ada di lingkungan pasar, kita bisa melakukan penataan dengan mengajak para PKL itu untuk berjualan di dalam pasar,” tandasnya sambil menambahkan, anggaran untuk menunjang programnya ini berasal dari Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau melalui APBN.
Walikota Bogor, Diani Budiarto saat dikonfirmasi terkait anggaran PD Pasar pakuan Jaya mengatakan, terkait masalah tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Direksi PD Pasar Pakuan Jaya.
“Kalau anggaran dari kita, maka dipastikan anggaran buat kebutuhan lainnya, bisa tidak tercapai. Keuangan PD Pasar Pakuan Jaya seharusnya berasal dari swasta bukan PNS,” katanya
Jumat, 15 Januari 2010
DKI akan Perbaiki Semua Pasar Tradisional
Untuk memberikan kenyamanan pada para pedagang dan konsumen, tahun ini, PD Pasar Jaya berencana melakukan peremajaan terhadap 30 pasar tradisional. Sebab, rata-rata usia puluhan pasar ini lebih dari 20-30 tahun sehingga fisik bangunannya sudah memprihatinkan. Dari total 153 pasar, baru 97 pasar yang sudah diremajakan.
Pasar yang akan diremajakan pada 2010 ini di antaranya Pasar Ujung Menteng, Pasar Enjo, Pasar Ciplak (Jakarta Timur), Pasar Cidodol, Pasar Mayestik (Jakarta Selatan), dan Pasar Pademangan Barat di Jakarta Utara.
Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis, mengatakan program peremajaan ini merupakan langkah dalam menghadapi persaingan dengan pasar-pasar modern yang belakangan kian menjamur. Terlebih lagi dengan banyaknya produk china yang dijual di sejumlah pasar modern di Jakarta.
Namun dia belum dapat memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk meremajakan 30 pasar. Yang pasti, PD Pasar Jaya tidak mungkin bisa menganggarkan biaya untuk melakukan peremajaan.
“Kami masih belum bisa pastikan apakah biaya anggaran peremajaan ini dilakukan melalui dana sendiri, pihak ketiga, atau melalui koperasi pasar,” ujar Djangga yang dikutip dari situs Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menambahkan bahwa pasar tradisional merupakan aset besar yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Diakuinya, cukup banyak kondisi pasar yang mengalami kerusakan. Karena itu dia sangat mendukung adanya peremajaan terhadap sejumlah pasar yang ada di DKI Jakarta terutama yang usianya sudah uzur.
“Jangan sampai ada pasar di DKI Jakarta yang rubuh. Karena itu sudah seharusnya dilakukan peremajaan pasar, terutama pasar yang usianya sudah tua. Sebagai pengelola aset yang besar, PD Pasar Jaya harus mampu membaca situasi, kebutuhan para pedagang dan masyarakat. Sehingga sangat diperlukan sebuah persaingan untuk menarik masyarakat agar bisa lebih memilih pasar tradisional,” katanya.
Pasar yang akan diremajakan pada 2010 ini di antaranya Pasar Ujung Menteng, Pasar Enjo, Pasar Ciplak (Jakarta Timur), Pasar Cidodol, Pasar Mayestik (Jakarta Selatan), dan Pasar Pademangan Barat di Jakarta Utara.
Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis, mengatakan program peremajaan ini merupakan langkah dalam menghadapi persaingan dengan pasar-pasar modern yang belakangan kian menjamur. Terlebih lagi dengan banyaknya produk china yang dijual di sejumlah pasar modern di Jakarta.
Namun dia belum dapat memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk meremajakan 30 pasar. Yang pasti, PD Pasar Jaya tidak mungkin bisa menganggarkan biaya untuk melakukan peremajaan.
“Kami masih belum bisa pastikan apakah biaya anggaran peremajaan ini dilakukan melalui dana sendiri, pihak ketiga, atau melalui koperasi pasar,” ujar Djangga yang dikutip dari situs Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menambahkan bahwa pasar tradisional merupakan aset besar yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Diakuinya, cukup banyak kondisi pasar yang mengalami kerusakan. Karena itu dia sangat mendukung adanya peremajaan terhadap sejumlah pasar yang ada di DKI Jakarta terutama yang usianya sudah uzur.
“Jangan sampai ada pasar di DKI Jakarta yang rubuh. Karena itu sudah seharusnya dilakukan peremajaan pasar, terutama pasar yang usianya sudah tua. Sebagai pengelola aset yang besar, PD Pasar Jaya harus mampu membaca situasi, kebutuhan para pedagang dan masyarakat. Sehingga sangat diperlukan sebuah persaingan untuk menarik masyarakat agar bisa lebih memilih pasar tradisional,” katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)