JAKARTA (Bisnis.com):Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) mendesak dibuatnya kuota yang membatasi jumlah minimarket di suatu wilayah, menyusul makin menjamurnya toko modern skala terkecil tersebut.
Deputi Kerjasama dan Investasi Asparindo Suhendro juga mendesak pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengeluarkan kebijakan seperti yang dilakukan Sragen dan Bantul yang hanya memperbolehkan 1-2 minimarket di satu kecamatan.
"Asparindo sudah mengirimkan surat ke Menteri Perdagangan agar dibuatkan aturan kuota minimarket, apalagi minimarket sampai sekarang ini baik di perpres dan permendag [perpasaran] belum ada aturan yang jelas," katanya hari ini.
Menurut Suhendro, makin ekspansifnya gerai minimarket dengan luas gerai di bawah 400 m2 tersebut karena tidak adanya penataaan. Akibatnya, tidak hanya omzet pedagang pasar tradisional saja yang tergerogoti, melainkan antarminimarket itu sendiri juga saling bersaing ketat karena jumlahnya yang terus bertambah di satu wilayah.
Asparindo juga menilai harapan pewarung dan wirausaha kecil ikut ikut terangkat bisnisnya dengan menciptakan ritel skala minimarket juga tidak terwujud, Mengingat yang terus tumbuh adalah minimarket berjaringan yang dikelola perusahaan besar.
"[Yang aktif melakukan ekspansi minimarket] adalah peritel besar yang sudah menguasai jaringan distribusi," kata Suhendro.
Untuk itu, tambahnya, Asparindo menyatakan dukungannya atas kebijakan yang dilakukan Bupati Sragen yang hanya memperbolehkan dua minimarket di satu kecamatan, atau seperti yang dilakukan di Bantul dengan satu minimarket per kecamatan.
Suhendro mendesak dilakukan kuota dengan mempertimbangkan jumlah minimarket dengan jumlah penduduk yang ada di satu daerah.
Dengan kuota tersebut, tambahnya, akan mengatasi omzet pedagang pasar tradisional yang terus tergerus seiring dengan maraknya pertumbuhan minimarket saat ini.
"Harus diingat bahwa sekitar 20% angkatan kerja di dalam negeri disumbang oleh sektor perdagangan, terutama dari aktivitas di pasar tradisional," kata Suhendro.
Seperti diketahui sejumlah pemerintah daerah mulai menertibkan minimarket seiring dengan makin gencarnya ekspansi minimarket.
Perlawanan pemda terhadap minimarket mulai terlihat dari kasus penyegelan 7 minimarket di Denpasar, Bali pada Juli 2010, dan 42 minimarket lainnya sedang diproses untuk ditindaklanjuti.
Penyegelan tersebut dilakukan karena minimarket tersebut dianggap melanggar Peraturan Walikota No. 9/2009 tentang Izin Pasar Modern. (s
Mengenai Saya
- Irwan Khalis
- Jakarta, Indonesia
- Pemerhati dan pelaku pembangunan ulang Pasar tradisional. Ya, itulah saya, yang 5 tahun terakhir konsen untuk mendedikasikan aktivitas bisnis dan Grup usaha dalam rangka melayani pedagang tradisional untuk mendapatkan haknya kembali menikmati Pasar Tradisional yang bersih, nyaman dan aman, layaknya Pasar Modern lainnya. Mereka bisa, seharusnya PASAR TRADISIONAL juga BISA!!!!!!! ITQONI GROUP sudah membuktikannya DUA KALI!!!!
Minggu, 01 Agustus 2010
Kamis, 29 Juli 2010
Aprindo dukung revitalisasi pasar tradisional
JAKARTA (Bisnis.com): Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mendukung revitalisasi pasar tradisional.
"Kami mengharapkan pasar tradisional dibuat seperti pusat belanja, agar bisa menarik konsumen datang belanja," katanya kepada Bisnis.com, hari ini.
Selain itu, lanjutnya, pengaturan pedagang juga harus dilakukan agar tak semerawut seperti saat ini sehingga ke depannya pasar tradisional memiliki tata letak yang rapi dan bersih.
Dia menambahkan pengelolaan pasar tradisional semestinya melakukan pembenahan terutama dengan belajar ke luar negeri seperti di Thailand.
"Pasar tradisional di Thailand itu seperti pasar pariwisata, bersih, dan rapi. Bahkan ada yang seperti foodcourt [menjual makanan dengan dinikmati di tempat]," ujarnya.
Dia berharap pedagang di pasar tradisional bersama pengelola lebih sadar soal kebersihan.(yn)
"Kami mengharapkan pasar tradisional dibuat seperti pusat belanja, agar bisa menarik konsumen datang belanja," katanya kepada Bisnis.com, hari ini.
Selain itu, lanjutnya, pengaturan pedagang juga harus dilakukan agar tak semerawut seperti saat ini sehingga ke depannya pasar tradisional memiliki tata letak yang rapi dan bersih.
Dia menambahkan pengelolaan pasar tradisional semestinya melakukan pembenahan terutama dengan belajar ke luar negeri seperti di Thailand.
"Pasar tradisional di Thailand itu seperti pasar pariwisata, bersih, dan rapi. Bahkan ada yang seperti foodcourt [menjual makanan dengan dinikmati di tempat]," ujarnya.
Dia berharap pedagang di pasar tradisional bersama pengelola lebih sadar soal kebersihan.(yn)
Kadin: Pasar tradisional serap 35 juta pekerja
AKARTA (Bisnis.com): Wakil Ketua Umum Bidang Investasi dan Perhubungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chris Kanter mengatakan pasar tradisional telah menyerap tenaga kerja secara langsung sebanyak 35 juta orang.
Sementara itu, lanjutnya, jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berjualan di pasar tradisional mencapai 12,5 juta orang.
“Pasar tradisional memiiki peran strategis sebagai pusat kebutuhan barang masyarakat,” katanya, hari ini.
Melihat peran strategis tersebut, menurut dia, dibutuhkan peran sejumlah asosiasi, termasuk Kadin, untuk membantu mencarikan solusi terkait permasalahan yang kerap terjadi.
“Untuk itu kami butuh berdialog dengan pelaku pedagang pasar dan pengelola pasar [tentang] bagaimana langkah ke depannya supaya tetap bisa bersaing,” ujarnya.(er)
Sementara itu, lanjutnya, jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berjualan di pasar tradisional mencapai 12,5 juta orang.
“Pasar tradisional memiiki peran strategis sebagai pusat kebutuhan barang masyarakat,” katanya, hari ini.
Melihat peran strategis tersebut, menurut dia, dibutuhkan peran sejumlah asosiasi, termasuk Kadin, untuk membantu mencarikan solusi terkait permasalahan yang kerap terjadi.
“Untuk itu kami butuh berdialog dengan pelaku pedagang pasar dan pengelola pasar [tentang] bagaimana langkah ke depannya supaya tetap bisa bersaing,” ujarnya.(er)
Senin, 05 Juli 2010
Soal Revitalisasi Pasar Tradisional, Pemerintah Angkat Tangan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah pusat angkat tangan soal renovasi pasar tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Mari, tugas merevitalisasi 2 juta unit pasar tradisional itu adalah tugas pemerintah daerah.
"Dari anggaran kita bantu, tapi pasar sedemikian banyak, tidak mungkin bantu semua," ujarnya saat meninjau Pasar Glodok, Sabtu (4/7).
Pemerintah pusat, kata Mari, hanya akan memberi dana pancingan dan tidak mampu menanggung seluruh biaya revitalisasi pasar yang ada. "Kuncinya di pemerintah daerah dan perusahaan daerah pasar setempat," tambah Mari.
Departemen Perdagangan telah memberikan anggaran stimulus pembangunan 36 unit pasar tradisional di 23 kabupaten dan kota dengan total anggaran sebesar Rp 215 miliar. Menurut Mari, dana itu telah dikucurkan dan sedang dalam proses tender di tingkat daerah. "Kami optimistis sebelum akhir tahun renovasi pasar bisa selesai," katanya.
Sementara itu Direktur Utama Pasar Jaya, Djangga Lubis mengatakan pihaknya telah memperbaiki 59 dari 151 pasar yang ada di DKI Jakarta. "Kami memiliki program hingga 2015 agar semua pasar dalam kondisi baik," kata dia.
Kriteria pasar tradisional yang baik adalah pasar yang memiliki lahan parkir, tempat pembuangan sampah, akses yang terjangkau angkutan umum, ventilasi udara yang baik juga terjaga kebersihan dan keamanannya. Namun, kata Mari yang harus diperhatikan bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga pengelolaan pasar salah satunya tentang pedagangan kaki lima. Menurutnya banyak pedagang yang berada di dalam pasar kalah bersaing dengan pedagang kaki lima yang membua lapak di luar pasar. "Di pasar manapun, pasti ada kaki lima. Bukannya melarang tapi harus diatur," katanya sembari meminta pengelola pasar memberikan tempat bagi pedagang kaki lima.
Sebelumnya hasil riset Nielsen menyatakan pasar tradisional masih menjadi tujuan utama belanja produk segar. Konsumen menghabiskan hampir 50 persen atau sekitar Rp 500 ribu per bulan untuk membeli produk konsumen. Pada 2008, 62 persen konsumen di Jabodetabek belanja daging di pasar, sedangkan di pasar modern hanya 11 persen.
Selain itu pembelian sayur dari gerobak sayur meningkat dari 18 persen ke 20 persen di Jabodetabek. Sebesar 53 persen konsumen berbelanja ikan di pasar basah dan hanya 7 persen yang membeli ikan di pasar modern
"Dari anggaran kita bantu, tapi pasar sedemikian banyak, tidak mungkin bantu semua," ujarnya saat meninjau Pasar Glodok, Sabtu (4/7).
Pemerintah pusat, kata Mari, hanya akan memberi dana pancingan dan tidak mampu menanggung seluruh biaya revitalisasi pasar yang ada. "Kuncinya di pemerintah daerah dan perusahaan daerah pasar setempat," tambah Mari.
Departemen Perdagangan telah memberikan anggaran stimulus pembangunan 36 unit pasar tradisional di 23 kabupaten dan kota dengan total anggaran sebesar Rp 215 miliar. Menurut Mari, dana itu telah dikucurkan dan sedang dalam proses tender di tingkat daerah. "Kami optimistis sebelum akhir tahun renovasi pasar bisa selesai," katanya.
Sementara itu Direktur Utama Pasar Jaya, Djangga Lubis mengatakan pihaknya telah memperbaiki 59 dari 151 pasar yang ada di DKI Jakarta. "Kami memiliki program hingga 2015 agar semua pasar dalam kondisi baik," kata dia.
Kriteria pasar tradisional yang baik adalah pasar yang memiliki lahan parkir, tempat pembuangan sampah, akses yang terjangkau angkutan umum, ventilasi udara yang baik juga terjaga kebersihan dan keamanannya. Namun, kata Mari yang harus diperhatikan bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga pengelolaan pasar salah satunya tentang pedagangan kaki lima. Menurutnya banyak pedagang yang berada di dalam pasar kalah bersaing dengan pedagang kaki lima yang membua lapak di luar pasar. "Di pasar manapun, pasti ada kaki lima. Bukannya melarang tapi harus diatur," katanya sembari meminta pengelola pasar memberikan tempat bagi pedagang kaki lima.
Sebelumnya hasil riset Nielsen menyatakan pasar tradisional masih menjadi tujuan utama belanja produk segar. Konsumen menghabiskan hampir 50 persen atau sekitar Rp 500 ribu per bulan untuk membeli produk konsumen. Pada 2008, 62 persen konsumen di Jabodetabek belanja daging di pasar, sedangkan di pasar modern hanya 11 persen.
Selain itu pembelian sayur dari gerobak sayur meningkat dari 18 persen ke 20 persen di Jabodetabek. Sebesar 53 persen konsumen berbelanja ikan di pasar basah dan hanya 7 persen yang membeli ikan di pasar modern
Jumat, 18 Juni 2010
DPRD Kota Batu Protes Calon Investor Pembangunan Pasar
Batu (beritajatim.com) - Pembangunan Pasar Besar Kota Batu yang rencananya akan digarap oleh PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI) Jakarta� terus menuai protes dari berbagai kalangan.
Baik protes dari para pedagang sendiri maupun dari pihak lembaga dewan setempat. Protes dari lembaga dewan disampaikan langsung oleh ketua DPRD Kota Batu Suliadi.
Menurutnya, dewan sendiri tidak mempersoalkan pembangunan Pasar Besar Kota Batu. "Asal pihak investor tidak merugikan para pedagang yang ada," katanya.
Suliadi menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah diajak komunikasi dan koordinasi dalam rencana pembangunan Pasar Besar itu. Baik oleh calon investor, maupun oleh pihak eksekutif. "Mendengar nama PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI) saja baru sekarang, apalagi diajak koordinasi,"akunya.
Yang jelas kata politisi dari PDIP ini, secara formal, lembaga dewan tidak pernah didatangi, diajak bicara terkait pembangunan pasar besar Kota batu itu.
"Hanya, seingat saya, dewan pernah diundang oleh calon investor dalam acara sosialisasi, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI). Secara formal tidak ada komunikasi,” tegasnya.
Lebih lanjut Suliadi menjelaskan, seharusnya, pihak calon investor itu harus banyak melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pihak instansi terkait seperti Himpunan Pedagang Pasar (HPP).
Agar pedagang dan semua instansi terkait dapat memahami secara utuh rencana pembanguanan pasar itu. Dari temuan anggota dewan dilapangan, rencana pembangunan pasar besar yang rencananya akan menelan biaya senilai Rp 150 Miliar, yang akan diambilkan dari dana APBN ini banyak ditolak para pedagang.
"Tetapi, tidak sedikit pedagang yang menerimanya. Kalau saya secara tegas, tidak masalah dibangun, asal tidak merugikan pedagang,” tegasnya lagi.
Selain itu, Suliadi juga menyampaikan bahwa dewan tidak banyak menyikapi rencana pembangunan pasar itu, bukan karena tutup mata. Tetapi memang karena tidak diajak komunikasi oleh investor dan eksekutif.
"Dewan sebagai wakil rakyat, tetap akan selalu memperjuangkan rakyat," ujarnya.
Protes kepada pihak calon investor akibat kurangnya komunikasi dan koodinasi dengan lembaga dewan juga disampaikan ketua Komisi B Hari Purwanto. "Harapan saya pihak calon investor harus mengkomunikasikan secara utuh dengan lembaga dewan. Sosialisasinya kepada para pedagang harus optimal. Begitu juga dengan pihak Himpunan Pedagang Pasar (HPP)," katanya.
Seperti diberitakan beritajatim.com sebelumnya, calon investor mengaku tidak melakukan langkah mundur meski ada penolakan dari sejumlah pedagang. Pihaknya tetap melakukan sosialisasi sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan segera.
"Tidak apa-apa. Jika ada pedagang melakukan penolakan hingga melakukan langkah-langkah pengumuman investor tidak boleh masuk, itu adalah hak mereka," ungkap Irwan Khalis, Direktur PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI).
Jika pedagang langsung setuju ketika ada investor masuk, hal itu adalah luar biasa. ‘’Kalau semua langsung setuju, itu namanya mukjizat. Jadi, kami harus bersabar dalam menawarkan konsep rencana pembangunan pasar besar di Kota Batu ini,’’ terangnya.[ain/ted
Baik protes dari para pedagang sendiri maupun dari pihak lembaga dewan setempat. Protes dari lembaga dewan disampaikan langsung oleh ketua DPRD Kota Batu Suliadi.
Menurutnya, dewan sendiri tidak mempersoalkan pembangunan Pasar Besar Kota Batu. "Asal pihak investor tidak merugikan para pedagang yang ada," katanya.
Suliadi menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah diajak komunikasi dan koordinasi dalam rencana pembangunan Pasar Besar itu. Baik oleh calon investor, maupun oleh pihak eksekutif. "Mendengar nama PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI) saja baru sekarang, apalagi diajak koordinasi,"akunya.
Yang jelas kata politisi dari PDIP ini, secara formal, lembaga dewan tidak pernah didatangi, diajak bicara terkait pembangunan pasar besar Kota batu itu.
"Hanya, seingat saya, dewan pernah diundang oleh calon investor dalam acara sosialisasi, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI). Secara formal tidak ada komunikasi,” tegasnya.
Lebih lanjut Suliadi menjelaskan, seharusnya, pihak calon investor itu harus banyak melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pihak instansi terkait seperti Himpunan Pedagang Pasar (HPP).
Agar pedagang dan semua instansi terkait dapat memahami secara utuh rencana pembanguanan pasar itu. Dari temuan anggota dewan dilapangan, rencana pembangunan pasar besar yang rencananya akan menelan biaya senilai Rp 150 Miliar, yang akan diambilkan dari dana APBN ini banyak ditolak para pedagang.
"Tetapi, tidak sedikit pedagang yang menerimanya. Kalau saya secara tegas, tidak masalah dibangun, asal tidak merugikan pedagang,” tegasnya lagi.
Selain itu, Suliadi juga menyampaikan bahwa dewan tidak banyak menyikapi rencana pembangunan pasar itu, bukan karena tutup mata. Tetapi memang karena tidak diajak komunikasi oleh investor dan eksekutif.
"Dewan sebagai wakil rakyat, tetap akan selalu memperjuangkan rakyat," ujarnya.
Protes kepada pihak calon investor akibat kurangnya komunikasi dan koodinasi dengan lembaga dewan juga disampaikan ketua Komisi B Hari Purwanto. "Harapan saya pihak calon investor harus mengkomunikasikan secara utuh dengan lembaga dewan. Sosialisasinya kepada para pedagang harus optimal. Begitu juga dengan pihak Himpunan Pedagang Pasar (HPP)," katanya.
Seperti diberitakan beritajatim.com sebelumnya, calon investor mengaku tidak melakukan langkah mundur meski ada penolakan dari sejumlah pedagang. Pihaknya tetap melakukan sosialisasi sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan segera.
"Tidak apa-apa. Jika ada pedagang melakukan penolakan hingga melakukan langkah-langkah pengumuman investor tidak boleh masuk, itu adalah hak mereka," ungkap Irwan Khalis, Direktur PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI).
Jika pedagang langsung setuju ketika ada investor masuk, hal itu adalah luar biasa. ‘’Kalau semua langsung setuju, itu namanya mukjizat. Jadi, kami harus bersabar dalam menawarkan konsep rencana pembangunan pasar besar di Kota Batu ini,’’ terangnya.[ain/ted
Selasa, 15 Juni 2010
Calon Investor Pasar Batu Siap Dialog
Batu, Bhirawa
Penolakan pedagang Pasar Kota Batu yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) tak menyurutkan langkah calon investor pembangunan Pasar Batu untuk mundur.
Calon investor dari Jakarta ini tetap akan melakukan sosialisasi kepada pedagang, sehingga pembangunan dapat segera dimulai. ''Kita menghargai sikap sejumlah pedagang yang melakukan penolakan hingga melakukan langkah-langkah memasang poster penolakan terhadap masuknya investor. Itu hak mereka,'' ungkap, Direktur PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI), Irwan Khalis, Selasa kemarin (15/6).
Investor yang juga membangun Pasar Johar Semarang ini sebenarnya siap dialog dengan pedagang. Dengan dialog itu kedua belah pihak akan sama-sama tahu keinginan pengembangan pasar yang diinginkan. ''Selama mereka masih bisa diajak bicara, hal itu lebih baik, '' tukasnya saat ditemui di Balai Kota Batu.
Calon investor yang masih melakukan sosialisasi ini malahan siap dihakimi ketika dialog. Jika calon investor itu melakukan kesalahan terhadap pedagang hingga investor tidak boleh masuk, hal itu juga harus dijelaskan. Selain itu calon investor masih melakukan.
Sebuah penawaran tentu tidak akan langsung diterima. Pedagang juga masih butuh keyakinan untuk menerima pembangunan itu. Irwan juga menyebut, pedagang Pasar Batu berjumlah ribuan. Setiap orang tentu memiliki pendapat masing-masing untuk menanggapi masalah pembangunan hingga konsep yang ditawarkan investor. Makanya dia menanggapi wajar jika ada pedagang yang menolak atau menerima pembangunan.
''Berdasarkan pengalaman, pedagang tentu tidak semua langsung mengiyakan ketika kami berusaha membangun. Masalahnya pedagang berjumlah ribuan dan mereka memiliki pendapat yang tentu berbeda-beda,'' tambahnya.
Jika pedagang langsung setuju ketika ada investor masuk, hal itu adalah luar biasa. ''Kalau semua langsung setuju, itu namanya mukjizat. Jadi kami harus bersabar dalam menawarkan konsep,'' pungkasnya.
Penolakan pedagang Pasar Kota Batu yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) tak menyurutkan langkah calon investor pembangunan Pasar Batu untuk mundur.
Calon investor dari Jakarta ini tetap akan melakukan sosialisasi kepada pedagang, sehingga pembangunan dapat segera dimulai. ''Kita menghargai sikap sejumlah pedagang yang melakukan penolakan hingga melakukan langkah-langkah memasang poster penolakan terhadap masuknya investor. Itu hak mereka,'' ungkap, Direktur PT Panglima Capitalitqoni (PTPCI), Irwan Khalis, Selasa kemarin (15/6).
Investor yang juga membangun Pasar Johar Semarang ini sebenarnya siap dialog dengan pedagang. Dengan dialog itu kedua belah pihak akan sama-sama tahu keinginan pengembangan pasar yang diinginkan. ''Selama mereka masih bisa diajak bicara, hal itu lebih baik, '' tukasnya saat ditemui di Balai Kota Batu.
Calon investor yang masih melakukan sosialisasi ini malahan siap dihakimi ketika dialog. Jika calon investor itu melakukan kesalahan terhadap pedagang hingga investor tidak boleh masuk, hal itu juga harus dijelaskan. Selain itu calon investor masih melakukan.
Sebuah penawaran tentu tidak akan langsung diterima. Pedagang juga masih butuh keyakinan untuk menerima pembangunan itu. Irwan juga menyebut, pedagang Pasar Batu berjumlah ribuan. Setiap orang tentu memiliki pendapat masing-masing untuk menanggapi masalah pembangunan hingga konsep yang ditawarkan investor. Makanya dia menanggapi wajar jika ada pedagang yang menolak atau menerima pembangunan.
''Berdasarkan pengalaman, pedagang tentu tidak semua langsung mengiyakan ketika kami berusaha membangun. Masalahnya pedagang berjumlah ribuan dan mereka memiliki pendapat yang tentu berbeda-beda,'' tambahnya.
Jika pedagang langsung setuju ketika ada investor masuk, hal itu adalah luar biasa. ''Kalau semua langsung setuju, itu namanya mukjizat. Jadi kami harus bersabar dalam menawarkan konsep,'' pungkasnya.
Jumat, 11 Juni 2010
APBD Tak Cukup untuk Bangun Pasar
BATU – Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko siap berdialog dengan pedagang Pasar Batu, terkait permasalahan atas rencana pembangunan pasar. Pertemuan itu tentu berguna untuk mencari solusi yang tepat, sebelum pembangunan dilakukan.
‘’ Siapa saja kan boleh bertemu. Kalau pedagang ingin ketemu, ya monggo saja. Namun harus dicari waktunya yang tepat,’’ ungkap Eddy Rumpoko kepada Malang Post.
Mengenai rencana pertemuan dengan pedagang itu sendiri, bukan hal yang baru. Sejak di dilantik menjadi Wali Kota Batu tiga tahun lalu, langsung berkunjung ke pasar dan bertemu langsung dengan kalangan pedagang. Banyak masukan yang didapat, termasuk permintaan pembenahan yang saat itu disuarakan pedagang.
Wakil Ketua DPD PDIP Jatim ini menyebutkan, pihaknya sudah mengetahui permasalahan pedagang. Malahan sejumlah pedagang yang menolak kedatangan investor dengan dituangkan dalam pengumuman berisi investor dilarang masuk pasar, pihaknya juga sudah mengetahuinya.
Eddy sebenarnya sangat menginginkan kondisi pasar memiliki perkembangan yang pesat. Malahan Pasar Batu juga menjadi pusat grosir selain perdagangan ritel. Jika Pasar Batu sudah menjadi pusat grosir untuk buah hingga sayuran, hal itu bisa dikembangkan ke grosir lainnya.
‘’Sebut saja orang mau membeli kain dengan harga murah, tidak harus ke Pasar Turi Surabaya, tetapi bisa ke Batu. Selain itu potensi wisatawan yang besar juga harus menjadi pangsa pasar tersendiri bagi para pedagang,’’ tambahnya.
Pembangunan pasar, kata dia, semata-mata berpihak kepada warga Batu khususnya para pedagang. Masalahnya semua pesaing sekarang ini, sudah berbenah baik dalam pelayananan hingga kenyamanan. Jika Pasar Batu tidak segera berbenah, tentu akan makin ditinggalkan konsumen.
‘’Plasa Batu saja siap berbenah karena manajemen sudah mengajukan izin. Jika semua pusat-pusat perekonomian berbenah sementara Pasar Batu tidak berbenah, pasti akan tertinggal. Belum lagi serbuan minimarket-minimarket juga terus meningkat,’’ tambahnya.
Soal investor yang akan membangun Pasar Batu, kata dia, menjadi hal positif. Jika pembangunan harus menggunakan dana APBD, Pemkot tentu tidak akan sanggup. Pembangunan pasar seluas empat hektar itu, akan menghabiskan anggaran Rp 150 M, padahal APBD Kota Batu hanya senilai Rp 400 M.
Menurutnya, investor yang bergerak dalam pembangunan pasar jumlahnya tidak seberapa. Mereka pasti membutuhkan jangka waktu yang lama, untuk mengembalikan investasinya. Investor cenderung lebih memilih pembangunan ruko atau mall, karena investasi bisa kembali dalam waktu dua atau tiga tahun.
‘’Kalau investor itu beli tanah dan langsung dibangun mall, apakah kondisi itu tidak semakin mematikan pasar. Syukur para investor masih mau membangun pasar,’’ katanya. (feb/lyo)
‘’ Siapa saja kan boleh bertemu. Kalau pedagang ingin ketemu, ya monggo saja. Namun harus dicari waktunya yang tepat,’’ ungkap Eddy Rumpoko kepada Malang Post.
Mengenai rencana pertemuan dengan pedagang itu sendiri, bukan hal yang baru. Sejak di dilantik menjadi Wali Kota Batu tiga tahun lalu, langsung berkunjung ke pasar dan bertemu langsung dengan kalangan pedagang. Banyak masukan yang didapat, termasuk permintaan pembenahan yang saat itu disuarakan pedagang.
Wakil Ketua DPD PDIP Jatim ini menyebutkan, pihaknya sudah mengetahui permasalahan pedagang. Malahan sejumlah pedagang yang menolak kedatangan investor dengan dituangkan dalam pengumuman berisi investor dilarang masuk pasar, pihaknya juga sudah mengetahuinya.
Eddy sebenarnya sangat menginginkan kondisi pasar memiliki perkembangan yang pesat. Malahan Pasar Batu juga menjadi pusat grosir selain perdagangan ritel. Jika Pasar Batu sudah menjadi pusat grosir untuk buah hingga sayuran, hal itu bisa dikembangkan ke grosir lainnya.
‘’Sebut saja orang mau membeli kain dengan harga murah, tidak harus ke Pasar Turi Surabaya, tetapi bisa ke Batu. Selain itu potensi wisatawan yang besar juga harus menjadi pangsa pasar tersendiri bagi para pedagang,’’ tambahnya.
Pembangunan pasar, kata dia, semata-mata berpihak kepada warga Batu khususnya para pedagang. Masalahnya semua pesaing sekarang ini, sudah berbenah baik dalam pelayananan hingga kenyamanan. Jika Pasar Batu tidak segera berbenah, tentu akan makin ditinggalkan konsumen.
‘’Plasa Batu saja siap berbenah karena manajemen sudah mengajukan izin. Jika semua pusat-pusat perekonomian berbenah sementara Pasar Batu tidak berbenah, pasti akan tertinggal. Belum lagi serbuan minimarket-minimarket juga terus meningkat,’’ tambahnya.
Soal investor yang akan membangun Pasar Batu, kata dia, menjadi hal positif. Jika pembangunan harus menggunakan dana APBD, Pemkot tentu tidak akan sanggup. Pembangunan pasar seluas empat hektar itu, akan menghabiskan anggaran Rp 150 M, padahal APBD Kota Batu hanya senilai Rp 400 M.
Menurutnya, investor yang bergerak dalam pembangunan pasar jumlahnya tidak seberapa. Mereka pasti membutuhkan jangka waktu yang lama, untuk mengembalikan investasinya. Investor cenderung lebih memilih pembangunan ruko atau mall, karena investasi bisa kembali dalam waktu dua atau tiga tahun.
‘’Kalau investor itu beli tanah dan langsung dibangun mall, apakah kondisi itu tidak semakin mematikan pasar. Syukur para investor masih mau membangun pasar,’’ katanya. (feb/lyo)
Langganan:
Postingan (Atom)